Namun, persoalan tidak berhenti pada waktu penyaluran bansos. Masih banyak data penerima yang tidak akurat dan warga miskin yang justru tidak mendapatkan bantuan. Ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem data dan mekanisme distribusi agar bansos tepat sasaran dan bisa diakses oleh yang benar-benar membutuhkan.
Rakyat membutuhkan kepastian bahwa bantuan sosial diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan karena kepentingan politik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses demokrasi dapat terjaga dengan baik. Jika tidak, bantuan sosial hanya akan menjadi alat yang memperburuk polarisasi politik dan merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Oleh : M. Imam Kurniawan | Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi
Halaman
Tinggalkan Balasan