Dari sudut pandang kebijakan publik, keputusan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
Jika pejabat tinggi BUMN tidak dapat diselidiki oleh KPK, maka publik mungkin akan melihat kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap elite ekonomi dan politik, yang dapat memperburuk persepsi terhadap integritas pemerintahan.
Oleh : Gerry Ahnaf Syafiq Prawira | Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi
Halaman
Tinggalkan Balasan