TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Ia menyebut proyek tersebut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera direalisasikan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, (12/6/2025).

Baca juga:  Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam di Dalam Negeri

Presiden mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak 1995. Tanggul laut tersebut dirancang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk tahap awal di wilayah Teluk Jakarta, pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden Prabowo.

Untuk mengawal pelaksanaan proyek besar ini, Presiden akan membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan tahap awal pembangunan di Teluk Jakarta.

Baca juga:  Prabowo Kunjungan ke Luar Negeri, Gibran Ditunjuk Sebagai Plt Presiden RI

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Namun, ia menegaskan bahwa proyek ini tetap akan dimulai dengan kekuatan nasional.

“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya. (BPMI Setpres)