TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Menteri Lingkungan Hidup RI sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., mengunjungi Provinsi Jambi untuk mendengarkan paparan dan meninjau langsung kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla Provinsi Jambi Tahun 2025 yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (30/07/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan dan logistik tanggap darurat karhutla senilai Rp3.544.139.600. Bantuan tersebut terdiri dari dua unit motor karhutla, satu unit motor pemadam kebakaran roda tiga, 25 unit pompa jinjing 2 HP beserta perlengkapannya, 20 unit alat pelindung diri (APD) karhutla, serta 10 unit alat pendukung wajah khusus personal.
Gubernur Al Haris dalam paparannya menjelaskan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan untuk menangani dan meminimalisir risiko karhutla, salah satunya melalui penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Jambi.
“Hal lain yang kami lakukan adalah dengan penunjukkan personal dan organisasi Pos Komando Satgas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Karhutla dan penetapan personel gabungan, yaitu 62 pos di lokasi rawan karhutla. Dan ada juga kebijakan Gubernur Jambi memberikan bantuan peminjaman berupa alat berat bagi masyarakat/kelompok tani yang akan membuka lahan,” jelas Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Menteri Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan udara, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita sementara yang kami mencermati dari perhitungan kami, tentu nanti perlu dikoreksi dengan teman-teman dari kehutanan karena planologinya ada di sana. Maka data kami menyebutkan bahwa luas karhutla sampai saat ini se-Indonesia mencapai hampir 5 ribu hektare, kemudian 440-an sekian dikontribusi oleh Jambi. Artinya hampir 10% Jambi mengkontribusi luas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Menteri Hanif.
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Jambi telah melakukan sejumlah langkah signifikan dalam upaya penanggulangan karhutla.
“Ada tiga hal utama yang telah dilakukan dan sampai hari ini tetap dilakukan. Yang pertama adalah early warning system yang disusun oleh bapak Gubernur dan pak Kapolda waktu itu, yang sampai sekarang masih berjalan. Kemudian penaatan tinggi muka air tanah yang dilaksanakan oleh teman-teman Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian yang terakhir adalah penempatan posko-posko, tadi disebutkan hampir ada 60-an lebih posko di seluruh Jambi di dalam penanggulangan areal-areal kritisnya dan ini terus langsung. Ini tiga hal yang belum saya rasa dimiliki oleh semua provinsi,” terangnya.
Menteri Hanif juga menekankan bahwa pengalaman karhutla pada tahun 2019 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.
“Kemudian upaya permanen juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan BMKG. Jadi kegiatan operasi-operasi modifikasi cuaca itu merupakan cara permanen dalam rangka penanggulangan karhutla melalui keilmuan dari BMKG. Maka kita semua bisa memproyeksikan kepanjangan dari musim hujan melalui operasi tersebut, kemudian BMKG menindaklanjuti melalui unit-unit OMC maupun water bombing dan heli patrol,” katanya.
Menteri Hanif menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Jambi setelah melakukan pemantauan melalui udara bersama Gubernur.
”Kami agak bangga tetapi tetap hati-hati karena tadi BMKG mengingatkan kita dalam 10 sampai 20 hari ke depan masih ada potensi kering. Namun hari ini kami keliling, tadi ada beberapa media yang ikut, membuktikan bahwa Jambi sudah hampir tidak ada titik panas. Tadi Ibu BMKG mengingatkan mungkin ada satu titik tapi belum confidence. Tapi yang jelas hari ini kita tidak melihat titik api. Hari ini tidak ada titik api, upaya serius bapak Gubernur, pak Danrem, pak Kapolda tentu harus kita apresiasi,” puji Menteri Hanif.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum menindak tegas pelanggaran hukum yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
“Kami ingin bapak Kapolda melakukan pendalaman lebih lagi untuk penanganan tindak pidana dari kejadian kemungkinan disengajanya karhutla tersebut. Karena secara fisik sebenarnya tadi Ibu BMKG telah mengingatkan kepada kita semua, ini potensi akhirnya masih tidak memungkinkan untuk terjadi kebakaran secara alami meskipun panas hari ini. Dan kemudian dari pantauan kami di udara tadi, maka daerah yang tadi terbakar itu telah tertata rapi. Bahkan ketika kita lihat citra satelitnya itu, areal bukaannya itu telah terjadi sebelum terjadi karhutla. Kami akan melakukan pendalaman,” ungkapnya.
Menteri Hanif menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak akan diterapkan kepada pemegang konsesi yang arealnya terbakar.
“Kami akan menerapkan prinsip dari tanggung jawab mutlak kepada seluruh pemegang konsesi di Provinsi Jambi sebagaimana provinsi-provinsi yang lain. Kegiatan tersebut telah merusak lingkungan sehingga kepadanya akan kami kenakan persengketaan lingkungan hidup, sehingga kepadanya akan kami kenakan biaya pemulihan dan kerugian lingkungan yang kemudian akan kami larikan ke pengadilan,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan