Sumber internal menyebut, sejak beberapa tahun terakhir, ada upaya sistematis untuk memecah GMNI dari dalam. Tak hanya melalui tokoh-tokoh bayangan, tapi juga lewat saluran formal kekuasaan. Dugaan paling mencolok mengarah ke Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Beberapa tokoh GMNI yang dekat dengan lingkar kekuasaan terlihat aktif ‘menggarap’ arah kongres. Ada campur tangan dalam penunjukan lokasi, pengaturan logistik, hingga penempatan peserta kongres ‘titipan’. Ini bukan lagi gerakan independen. Ini sudah masuk wilayah operasi politik negara,” ujar salah satu pengurus cabang yang enggan disebut namanya.

Jejak Setneg dan Proyek Netralisasi Nasionalis

Setneg selama ini punya peran besar dalam pengelolaan narasi politik nasional. Banyak aktivis dan mantan pengurus GMNI kini menempati posisi strategis di lembaga ini. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka dalam mengatur ritme organisasi terlihat jelas—terutama dalam penentuan arah dukungan politik menjelang pemilu.

Baca juga:  Antara Kepentingan Rakyat dan Agenda Politik: Arah Pembangunan Jambi Dinilai Kehilangan Orientasi Kerakyatan

Penting diingat: GMNI adalah salah satu dari sedikit organisasi mahasiswa yang tidak tunduk secara penuh pada partai manapun. Dalam kondisi seperti ini, netralisasi dilakukan bukan dengan merangkul, tapi dengan membelah. Dua kubu GMNI yang kini saling klaim keabsahan seolah menjadi desain untuk melemahkan posisi tawar gerakan nasionalis

Penulis : Rahu Mangali | Ketua DPC GMNI BIMA