Revisi kebijakan maritim nasional bukan sekadar agenda makro, tetapi kebutuhan nyata di tingkat regional. Di Jambi, penataan laut yang lebih sistematis dan inklusif, penguatan konservasi dengan manfaat ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas lokal, serta optimalisasi kontribusi masyarakat tradisional merupakan langkah strategis untuk memastikan maritim benar-benar menjadi penopang pembangunan.
Dimensi Historis Sungai Batanghari dalam Kerangka Maritim Nasional
Lebih dari itu, penting disadari bahwa dimensi maritim Indonesia tidak hanya sebatas laut, melainkan juga mencakup sungai-sungai besar yang sejak lama menjadi urat nadi peradaban. Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatra, memanjang sekitar 775–870 km dari hulu di Pegunungan Bukit Barisan hingga muaranya di Selat Berhala, dengan daerah aliran sungai (DAS) seluas kira-kira 44.890–46.500 km². Di musim kering Batanghari dapat dinavigasi lebih dari 300 km oleh perahu dan kapal hingga ukuran \~20 ton, sementara lebar aliran utama berkisar 300–500 meter dan kedalaman di beberapa lintasan mencapai sekitar 6–7 meter, sehingga historisnya memang memungkinkan lalu lintas kapal dagang dan transportasi massal. (https://www.researchgate.net).
Peran Batanghari dalam jaringan perdagangan Nusantara bukan sekadar narasi
Sejak era Sriwijaya dan Kesultanan Melayu Jambi, jalur ini menjadi koridor pengangkutan rempah-rempah (termasuk lada), emas, gaharu, dan hasil hutan dari pedalaman ke pelabuhan pesisir sehingga pedagang dari India, Tiongkok, dan dunia Arab memanfaatkan rute ini untuk mengakses pasar-pasar domestik dan internasional. Studi sejarah dan arkeologi menunjukkan bahwa tingkat navigabilitas dan kapasitas angkutan sungai inilah yang membuat Jambi menjadi simpul perdagangan regional (https://www.researchgate.net).
Di masa kini, potensi ekonomi yang tersisa tetap nyata tetapi memerlukan dukungan kebijakan dan infrastruktur: produksi perikanan Provinsi Jambi pada 2022 tercatat sekitar 46.892 ton (produk perikanan tangkap), menandakan basis ekonomi perairan yang signifikan dan relevan apabila Batanghari diintegrasikan ke jaringan logistik maritim modern. Selain itu, struktur armada lokal di Jambi masih didominasi kapal/perahu bertonase kecil (sering <10 GT), yang mengisyaratkan kebutuhan peningkatan kapasitas logistik dan layanan pelabuhan agar muatan massal dan konektivitas dapat ditingkatkan. (https://www.bps.go.id).
Tren infrastruktur juga mendukung gagasan integrasi sungai-laut. Dokumen rencana induk pelabuhan daerah, seperti rencana untuk Pelabuhan Muara Sabak dan keberadaan pelabuhan inland seperti Pelabuhan Jambi yang berfungsi sebagai feeder, menunjukkan peluang untuk memperkuat koridor Batanghari-laut melalui investasi terminal, dermaga transhipment dan perbaikan navigasi kapal. Jika ditangani secara terencana, Batanghari dapat kembali menjadi koridor logistik yang menghubungkan hinterland Jambi ke jalur pelayaran internasional. (https://id.scribd.com).
Dengan gambaran kuantitatif ini, tawaran kebijakan menjadi lebih konkret: pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan (a) pemetaan navigabilitas yang rinci (dengan survei kedalaman dan hambatan), (b) peningkatan fasilitas pelabuhan dan terminal di sepanjang Batanghari, (c) program modernisasi armada nelayan dan angkutan sungai, serta (d) integrasi RZWP-3-K yang memperhitungkan koridor sungai sebagai bagian dari tata ruang maritim. Langkah-langkah itu tidak hanya akan menghidupkan kembali fungsi sejarah Batanghari, tetapi juga memperkuat ekonomi biru yang inklusif bagi Jambi dan jaringan maritim Indonesia secara keseluruhan.
Menimbang kembali posisi Batanghari berarti menimbang kembali arah kebijakan maritim nasional. Apakah kita akan terus membiarkan sungai-sungai besar hanya sebagai lanskap geografis atau menghidupkannya kembali sebagai jalur nadi peradaban dan logistik bangsa. Jambi dengan Batangharinya adalah cermin paradok. Di masa lalu menjadi poros perdagangan regional, tetapi kini tersisih dari narasi maritim modern.
Fakta ini mengingatkan kita, bahwa lebih dari 70% wilayah Indonesia adalah perairan. Maka, mengintegrasikan Batanghari ke dalam strategi maritim nasional bukan sekadar agenda lokal, melainkan bagian dari ikhtiar geopolitik bangsa untuk meneguhkan kedaulatan ekonomi dari hulu ke hilir. Dengan demikian, Sungai Batanghari tidak hanya menjaga warisan sejarah Jambi, tetapi juga menghubungkan daerah ke samudra luas, menegaskan bahwa sungai dan laut adalah satu kesatuan dalam peta maritim Nusantara.
Penulis Merupakan Akademisi UIN STS Jambi
Tinggalkan Balasan