Sulit membayangkan bagaimana sebuah “pihak gelap” mampu mengkoordinasikan pemerintah provinsi, legislatif, aparat pusat, hingga media, tanpa satu pun bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Di tengah dinamika seperti ini, menimpakan kesalahan kepada pihak tak bernama hanya akan mengaburkan masalah sesungguhnya. Kewajiban pemerintah adalah menuntaskan pembangunan jalan khusus, sementara kewajiban publik adalah mengawasi dengan kritis namun tetap objektif.
Tuduhan konspirasi tanpa dasar justru mengalihkan fokus dari persoalan nyata: lambannya realisasi janji gubernur yang sejak 2022 menjanjikan jalan khusus sebagai solusi. Fakta bahwa jalan itu belum selesai bukan bukti adanya dalang di balik layar; itu menunjukkan adanya tantangan teknis dan manajerial yang perlu dibenahi.
Karena itu, penting untuk menempatkan kritik pada tempatnya. Mengawasi pemerintah adalah hak publik, tetapi membangun narasi fitnah tanpa data justru merusak kualitas diskursus. Jalan khusus batu bara adalah proyek besar yang memang perlu dikejar penyelesaiannya. Namun menuduh tanpa bukti tidak membantu percepatan, hanya memperkeruh keadaan dan menyesatkan opini masyarakat.
Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
Tinggalkan Balasan