TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Provinsi Jambi kembali disorot publik setelah proyek pekerjaan ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jambi dilaksanakan di tengah kondisi jalan provinsi yang banyak mengalami kerusakan serta situasi defisit anggaran yang masih menghimpit keuangan daerah. Kebijakan ini memunculkan gelombang kritik dari masyarakat yang menilai adanya ketidaktepatan prioritas dalam pengambilan kebijakan.

Warga di berbagai daerah kembali mempertanyakan lambannya perbaikan jalan provinsi yang rusak, padahal kerusakan tersebut jelas telah menghambat pergerakan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Kondisi ini semakin memprihatinkan karena APBD Provinsi Jambi tahun berjalan masih berada dalam tekanan defisit, sehingga semestinya alokasi belanja daerah idealnya difokuskan pada kebutuhan yang bersifat mendesak dan layanan dasar yang menyentuh kepentingan publik, bukan pada program yang mementingkan kepentingan pribadi Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut.

Baca juga:  Mengapa Stokpile dan TUKS PT. SAS Harus Dihentikan ?

Ironisnya, disaat kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Jambi masih banyak yang mengalami kerusakan, DPRD Provinsi Jambi malah memilih mengalokasikan APBD Tahun 2025 untuk mempercantik ruang kerja Ketua DPRD dengan biaya mencapai Rp 484.400.000. Kebijakan ini tentunya menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak.