Eksploitasi Kawasan Konservasi

Ironis dan tragis, wilayah yang dijanjikan sebagai harapan terakhir, Taman Nasional, juga menjadi korban. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kehilangan 39.000 Ha dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) kehilangan 890 Ha. Ini adalah bukti bahwa tidak ada satu jengkal pun tanah Jambi yang aman dari nafsu eksploitasi.

“Direktur Eksekutif Daerah WALHi Jambi, Oscar Anugrah menyampaikan, Provinsi Jambi sedang berada di ujung tebing jurang yang sama dengan provinsi tetangga yang baru berduka. Kehilangan 1,272 juta hektar tutupan lahan bukan hanya angka, ini adalah akumulasi ekologis yang telah ditandatangani. Transaksi kerusakan lingkungan ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat saat ini terdapat 3 perusahaan yang telah mengajukan perizinan PBPH baru di Provinsi Jambi dengan total luasan 32.661,95 Ha.

Baca juga:  Gubernur Al Haris Dorong Percepatan Implementasi SPPG di Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi harus sadar, izin PBPH seharusnya evaluasi bukan justru membiarkan terjadi penambahan perizinan korporasi. kemudian pembiaran PETI, dan rencana WPR adalah bom waktu yang menjamin banjir dan penderitaan. Kami menuntut tindakan nyata, audit, cabut izin perusak, dan penjarakan para penjahat lingkungan. JANGAN TUNGGU JAMBI MENJADI KORBAN BENCANA EKOLOGSI BERIKUTNYA! Tegas Oscar.”

Melihat data ini, pilihan Pemerintah Provinsi Jambi sudah jelas. Berpihak pada kelestarian atau pada kehancuran, tentunya keselamatan rakyat adalah yang terutama.

WALHI Jambi menuntut pertanggungjawaban dan langkah pemulihan secepatnya:

MORATORIUM MUTLAK PBPH: Bekukan dan evaluasi ulang semua perizinan PBPH. Cabut izin yang terbukti menghilangkan tutupan hutan dan menjadi dalang bencana ekologis.

Baca juga:  Diza Hazra Aljosha: Dari HIPMI Menuju Wakil Walikota Jambi

TOLAK WPR: Batalkan rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi atas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang hanya akan melegitimasi kerusakan lebih lanjut di DAS Batanghari dan pengabuan Lagan.

TINDAK TEGAS PARA MAFIA LINGKUNGAN: Lakukan penegakan hukum yang berani dan transparan. Targetkan otak, modal, dan oknum di balik operasi PETI, bukan hanya pekerja lapangan. (*)