Oleh: Martayadi Tajuddin
TANYAFAKTA.CO – Fenomena penolakan terhadap kegiatan investasi di tingkat daerah semakin nyata di Provinsi Jambi. Narasi yang digunakan hampir selalu seragam: ancaman pencemaran lingkungan, kerusakan sosial, hingga tuduhan penguasaan ruang publik oleh kepentingan bisnis tertentu.
Namun, bila ditelisik lebih jauh, banyak penolakan yang justru dibayangi tarik-menarik kepentingan ekonomi, persaingan bisnis, dan dinamika politik lokal yang dibungkus dengan bahasa moral dan ekologis.
Polarisasi opini publik di Jambi tumbuh subur, terutama terkait proyek-proyek strategis yang bernilai ekonomi tinggi dan berdampak luas. Isu-isu ini sering berkembang massif melalui media sosial, media daring, dan jejaring komunitas. Sering kali, fakta teknis, dokumen perizinan, analisis tata ruang, maupun rencana mitigasi dampak lingkungan tidak tersosialisasikan dengan memadai. Akibatnya, diskursus publik lebih banyak dipenuhi opini sinis daripada data, dan konflik sosial berpotensi meningkat.
Sikap pemerintah daerah dan otoritas lokal dalam kondisi ini cenderung pasif. Pemerintah tampak menunggu, menghindari kontroversi, atau merespons secara normatif saja. Kekosongan ‘media’ ini membuat ruang dialog diisi oleh actor-aktor, dengan agenda yang tidak selalu selaras dengan kepentingan publik. Dalam konteks pembangunan, absennya mediasi resmi adalah akar masalah yang memperburuk konflik, meningkatkan ketidakpastian, dan menunda kemajuan ekonomi daerah.
Preseden serupa dapat ditemukan di sejumlah provinsi lain, di mana penolakan terhadap proyek strategis berlarut-larut karena minimnya mekanisme dialog yang kredibel. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik membesar bukan hanya akibat dampak proyek, melainkan karena lemahnya komunikasi publik dan absennya ruang klarifikasi.
Di Jambi, ketidakpastian ini berdampak ganda. Investor menghadapi risiko sosial di luar perhitungan teknis mereka, sementara masyarakat lokal berpotensi menerima informasi yang belum diverifikasi. Kritik terhadap investasi memang sah sebagai bagian dari kontrol sosial, tetapi kritik yang tidak berbasis data dan diproduksi secara manipulatif justru merugikan semua pihak. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai melalui penolakan total maupun pemaksaan sepihak; diperlukan kemampuan menegosiasikan kepentingan secara adil, terbuka, dan rasional.
Solusi nyata tidak bisa lagi ditunda: Provinsi Jambi membutuhkan ruang mediasi independen yang kredibel di tingkat lokal sebagai alat utama mengatasi konflik kepentingan yang berulang. Forum kolaboratif yang mempertemukan pemerintah daerah, masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Forum ini harus berfungsi sebagai clearing house informasi, penyeimbang narasi publik, dan jembatan dialog berbasis data yang dapat mengantisipasi konflik sebelum berkembang menjadi ‘krisis liar’.
Tanpa forum semacam ini, pemerintah daerah secara faktual menyerahkan kendali narasi pembangunan kepada pihak-pihak yang oportunistik dan manipulatif, sementara masyarakat dan investor terombang-ambing dalam ketidakpastian. Forum ini bukan pilihan opsional—ia adalah keharusan politik dan sosial. Keberanian memfasilitasi dialog dan membangun mekanisme mediasi yang transparan bukan hanya memperkuat posisi pemerintah, tetapi juga menyelamatkan pembangunan Jambi dari terjebak dalam konflik yang sebenarnya bisa dicegah dan diatur dengan baik.
Dengan adanya forum, masyarakat merasa suaranya dihargai, investor memperoleh kepastian sosial, dan pemerintah daerah mengambil kembali perannya sebagai penentu arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, pembangunan di Jambi akan terus berjalan di tempat, tersandera oleh ketidakpercayaan, kepentingan tersembunyi, dan opini publik yang mudah dimobilisasi secara oportunistik.
Pembangunan berkelanjutan sejatinya menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Keseimbangan tersebut tidak akan tercapai melalui penolakan total maupun pemaksaan sepihak; dibutuhkan mekanisme dialog yang sah, data yang transparan, dan forum yang kredibel untuk menengahi konflik. Tanpa ruang mediasi yang kuat, penolakan akan terus berulang, kepastian investasi melemah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan.
Pada akhirnya, tantangan pembangunan di Jambi bukan sekadar soal menerima atau menolak investasi, melainkan soal kemampuan pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan mengelola perbedaan kepentingan secara adil, transparan, dan berbasis data. Forum kolaboratif yang independen bukan lagi gagasan teoretis atau pilihan opsional; ia adalah keharusan untuk mengembalikan kendali pemerintah atas arah pembangunan, menegakkan kepercayaan publik, dan mencegah Jambi terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa forum ini, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi slogan kosong, sementara kepentingan tersembunyi dan narasi oportunistik terus mendikte arah daerah.
Penulis merupakan pengamat kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan
Tinggalkan Balasan