Kondisi tersebut semakin pelik akibat keterbatasan ruang fiskal daerah. Dengan rasio pajak yang masih rendah, kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui belanja modal dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi sangat sempit. Belanja daerah yang masih didominasi urusan birokrasi menyisakan porsi yang sangat kecil bagi penguatan UMKM dan perlindungan sosial yang komprehensif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi regional yang stabil di angka 4,7–4,9 persen lebih banyak dinikmati oleh kelas atas melalui akumulasi kekayaan, sementara kelas pekerja mengalami stagnasi pendapatan.
Mengikis sekat antar kelas ini menuntut perubahan paradigma pembangunan menuju arah yang lebih inklusif. Jambi tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah; hilirisasi industri harus menjadi prioritas agar nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas dapat diserap oleh tenaga kerja lokal. Penguatan kapasitas fiskal melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan investasi serius pada modal manusia adalah kunci untuk mengubah pertumbuhan menjadi alat mobilitas sosial.
Pada akhirnya, keadilan sosial adalah fondasi utama keberlanjutan pembangunan. Tanpa koreksi kebijakan yang berpijak pada data dan keberanian politik, ketimpangan berpotensi menjadi sumber ketegangan sosial yang menghambat kemajuan.
Visi Jambi mantap hanya akan menjadi slogan kosong jika pembangunan tidak dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran, dan hanya menjadi mesin akumulasi bagi segelintir elit di puncak kuasa ekonomi.
Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
Tinggalkan Balasan