Dekan Fakultas Hukum UNJA, Dr. Hartati, S.H., M.H., menjelaskan bahwa capaian akreditasi Unggul pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik menjadi dasar penting dalam perencanaan pendirian fakultas.

“Pada tahun 2025 kedua prodi ini, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik, Alhamdulillah sudah mendapatkan peringkat akreditasi LAMSPAK dengan status Unggul, dan ini menunjukkan bahwa kedua prodi tersebut sangat layak. Untuk persiapan menjadi fakultas, tentu tidak bisa hanya dengan dua program studi, sehingga diperlukan pengembangan menjadi lima prodi, termasuk pengajuan tiga prodi baru S1 yaitu Sosiologi, Hubungan Internasional, dan Ilmu Komunikasi,” ujar Dr. Hartati.

Pendirian tiga program studi ini juga menjadi bagian dari rencana strategis UNJA untuk pengembangan kelembagaan. Ke depan, ditargetkan pada tahun 2028 JISIP yang saat ini bergabung dengan Fakultas Hukum dapat kembali berdiri sendiri sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNJA.

Baca juga:  Alumni Peduli Sudah Mengantongi Restu dari Angkatan 1983 s.d. 2021: IKA FEB Akan Segera Musyawarah

Sidang Pleno Senat UNJA menyetujui pendirian tiga program studi baru tersebut dengan sejumlah catatan perbaikan, khususnya pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya, setelah dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi Senat, usulan pendirian ketiga program studi akan diajukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperoleh persetujuan.