TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jambi melakukan langkah strategis besar dalam upaya memutus rantai kesenjangan digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, memimpin langsung rombongan audiensi dari delapan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Jambi untuk menyambangi Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Langkah jemput bola ini bertujuan untuk mensinkronkan program daerah dengan target ambisius nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sekaligus memastikan Jambi tidak sekadar menjadi penonton dalam transformasi digital Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun progresif tersebut, Ariansyah memaparkan peta jalan digital Jambi di hadapan para petinggi kementerian. Ia menekankan bahwa Jambi siap mendukung target pusat yang mematok kecepatan internet mobile dan fixed broadband mencapai 100 Mbps pada tahun 2029.
“Provinsi Jambi saat ini berada pada jalur yang tepat. Cakupan populasi 4G kita sudah mencapai 99,69%. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan nyata kita adalah memeratakan jaringan serat optik (Fiber Optic) ke tingkat desa yang saat ini baru menyentuh angka 0,72%,” ungkap Ariansyah dengan nada optimis.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur ini krusial untuk mempersiapkan fondasi teknologi 5G di masa depan. Fokus utama Pemprov Jambi saat ini adalah memastikan seluruh fasilitas publik mulai dari sekolah, puskesmas, hingga kantor desa memiliki koneksi internet yang mumpuni untuk pelayanan masyarakat.
Guna mengatasi kendala geografis, Ariansyah mendorong pemanfaatan satelit multifungsi SATRIA-1. Satelit ini diproyeksikan menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau kabel fiber optik. Saat ini, melalui dukungan BAKTI Kominfo, Jambi telah mengoperasikan 545 titik akses internet dan 7 unit BTS.
“Target kami jelas, tidak ada lagi kantor pelayanan publik di Jambi yang terisolasi secara digital. Kami juga memperluas implementasi Layanan Panggilan Darurat 112. Saat ini Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur sudah menjadi pionir. Kami ingin seluruh kabupaten lain segera menyusul agar masyarakat cukup mengingat satu nomor untuk segala kondisi darurat,” tegasnya.
Isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam audiensi ini adalah masih adanya desa yang belum tersentuh sinyal (blank spot), terutama di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo.
Ariansyah menjelaskan bahwa hambatan sinyal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat pedalaman.
“Kami butuh sinergi. Pemerintah daerah siap menyediakan lahan dan mempermudah perizinan, sementara pusat dan operator seluler membangun infrastrukturnya,” jelas Ariansyah.
Tinggalkan Balasan