Bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, akan dilakukan pengelompokan kembali berdasarkan lama penguasaan fisik tanah, apakah lebih dari 20 tahun atau kurang dari 20 tahun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, sejumlah indikator lain juga akan menjadi pertimbangan dalam proses verifikasi, seperti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dalam radius tertentu dari sumur, serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat memperkuat klaim kepemilikan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi, Muhilli Amin melaporkan secara langsung kepada Wali Kota mengenai perkembangan kerja Pansus sejak dibentuk pada 31 Desember 2025 berdasarkan Keputusan DPRD Kota Jambi Nomor 100.3.3/88/Kep. DPRD/Pansus/2025 dengan masa kerja selama enam bulan.
la menyampaikan bahwa sejak 5 Januari 2026, Pansus telah mulai bekerja dan melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek titik koordinat di sejumlah lokasi yang menjadi objek permasalahan.
“Kami dari Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi melaporkan bahwa sejak pembentukan Pansus pada 31 Desember 2025 dan mulai bekerja pada 5 Januari, kami telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik koordinat,” ujarnya.
Pansus juga telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Kementerian ATR/BPN untuk membahas penyelesaian polemik tersebut.
“Kami sudah bertemu dengan Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara dan juga dengan pihak Kementerian ATR/BPN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan untuk membentuk tim yang melibatkan kepala daerah, BPN, DJKN, serta Pertamina guna menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.
la menegaskan bahwa Pansus tidak bertujuan menyelesaikan seluruh persoalan secara final, namun setidaknya dapat membuka secara terang permasalahan yang ada sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berwenang.
Selain itu, Pansus juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan pendataan secara rinci terhadap masyarakat yang terdampak, termasuk aset milik pemerintah kota yang berada di kawasan tersebut.
“Dengan terbentuknya tim terpadu nantinya, diharapkan akan ada kelapangan bersama dalam menyelesaikan persoalan ini. Semua pihak akan dilibatkan, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya,” tambahnya.
Permasalahan zona merah ini sendiri berawal dari hasil overlay peta aset PT Pertamina dengan peta pendaftaran tanah yang menunjukkan adanya indikasi sekitar ±5.506 bidang tanah bersertifikat milik masyarakat berada di atas lahan yang diklaim sebagai Barang Milik Negara.
Akibat kondisi tersebut, status kepemilikan tanah masyarakat menjadi tidak jelas dan berdampak pada terhambatnya berbagai aktivitas administrasi pertanahan.
Adapun sebaran indikasi bidang tanah yang masuk dalam. klaim tersebut berada di sejumlah wilayah di Kota Jambi, antara lain Simpang III Sipin sekitar ±74 bidang, Mayang Mangurai ±64 bidang, Kenali Asam ±1.843 bidang, Kenali Asam Bawah ±1.314 bidang, Kenali Asam Atas ±645 bidang, Paal Lima ±918 bidang, serta Suka Karya ±648 bidang.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi berharap penyelesaian polemik zona merah dapat segera menemukan titik terang melalui koordinasi lintas lembaga dan pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud. (*)
Tinggalkan Balasan