Jefri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terkesan menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha yang tidak tertib menjalankan kegiatan usahanya.
“Jangan sampai pemerintah, dalam hal ini Gubernur, terlihat seolah berpihak kepada pelaku usaha yang tidak patuh aturan. Praktik seperti ini dikhawatirkan justru menyerupai pola kerja mafia yang tidak peduli terhadap keselamatan dan korban jiwa masyarakat di jalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di tengah upaya pemerintah pusat yang mendorong percepatan investasi dan pembangunan ekonomi nasional.
Jefri merujuk pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan investasi dan dunia usaha sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu, diperlukan kebijakan yang tegas, konsisten, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus tetap memberikan kepastian bagi investasi,” kata Jefri.
Menurutnya, ketegasan dalam penegakan aturan sekaligus dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan khusus batubara akan menjadi solusi yang mampu mengakhiri polemik angkutan batubara di Provinsi Jambi. (*)
Tinggalkan Balasan