TANYAFAKTA.CO, BOGOR – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas periode 2024–2026 menyelenggarakan Konferensi Studi Nasional (KSN) 2026 pada 10–15 April 2026 di Bogor.
Mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Keadilan Ekologis Menuju Indonesia Maju”, forum ini menyoroti krisis struktural di sektor pangan serta kerusakan ekologis yang semakin menguat akibat tekanan perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga ketimpangan penguasaan dan distribusi sumber daya.
Sebagai forum ilmiah nasional, KSN mempertemukan kader PMKRI, akademisi, praktisi, serta pemangku kebijakan untuk merumuskan respons kritis dan rekomendasi strategis. Rangkaian kegiatan meliputi misa pembukaan, seminar nasional, diskusi kelompok terarah (FGD), sidang pleno komisi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut.
Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI sekaligus Ketua Steering Committee, Marianus D. Humau, menegaskan bahwa KSN merupakan forum pembinaan formal tertinggi di PMKRI sekaligus ruang aktualisasi isu-isu strategis.
“Di forum ini, kader tidak hanya diuji secara intelektual, tetapi juga dituntut mampu mengolah, mengkritisi, dan merumuskan gagasan strategis yang berpijak pada realitas sosial. Isu pangan dan ekologi tidak bisa lagi dipahami secara sektoral. Dibutuhkan keberanian intelektual untuk mengkritisi arah kebijakan serta menghadirkan solusi yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Susana F. M. Kandaimu, menyoroti lemahnya fondasi kedaulatan pangan dan tata kelola lingkungan nasional.
“Ketergantungan pada impor, ketimpangan distribusi pangan, serta eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan keberlanjutan. Tanpa pembenahan serius, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan dan ekologis yang lebih dalam,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi untuk memperkuat sektor pangan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, bukan justru memperlebar ketimpangan struktural.
Selain itu, Susana mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak atas wilayah kelola. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah yang dinilai berpotensi mengabaikan aspek keadilan ekologis dan sosial.
Menurutnya, kedaulatan pangan harus dimaknai sebagai kontrol rakyat atas sistem pangan dari hulu hingga hilir. Sementara itu, keadilan ekologis menuntut pembatasan eksploitasi serta keberpihakan pada keberlanjutan lingkungan.
KSN 2026 menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Rocky Gerung, Staf Ahli Kemenko Pangan Prayudi Samsuri, Romo Setyo Wibowo, Pdt. Jacky Manuputy, Guru Besar IPB Sofyan Sjaf, serta ekonom Agung Nugraha.
Pembahasan difokuskan pada transformasi sistem pangan nasional, dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan, serta peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
Melalui forum ini, PMKRI menegaskan komitmennya untuk mendorong rekomendasi kebijakan yang tegas, terukur, dan berpihak pada rakyat. KSN 2026 diharapkan menjadi pijakan konsolidasi gerakan intelektual mahasiswa dalam mengawal agenda kedaulatan pangan dan keadilan ekologis secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan