Bima mengungkapkan, keberhasilan di tingkat daerah ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Keuangan yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen.

“Nah seperti Pak Menteri Keuangan juga sampaikan tadi, Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa ekonomi kita baik, dengan catatan betul-betul kami kawal semua sampai daerah. Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Bima Arya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga menekankan pentingnya sinkronisasi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Baca juga:  Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Kemiskinan dengan Pendekatan Holistik

“Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi Kepala Daerah saat ini. Hal itu meliputi tantangan geopolitik di tingkat global, pengawalan program prioritas di tingkat nasional, serta janji politik dan harapan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, diharapkan Pemda menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Serta, pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan,” pungkas Bima.

Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pelaksanaan 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup 60 program unggulan.

Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Baca juga:  Menuju Pemerintah Digital 2.0: Pemerintah Matangkan Regulasi dan Infrastruktur Digital

Tercatat APBD Kota Jambi pada 2025 mencapai Rp2,013 triliun. Angka itu terdiri atas APBN sebesar Rp1,5 triliun, APBD provinsi Rp160 miliar, program revitalisasi sungai Rp144,9 miliar, program jaringan gas Rp105,88 miliar, Baznas Rp12,1 miliar, forum CSR Rp15,4 miliar, dan program pendidikan aparatur Rp500 juta.

Rakorbangpus ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan perwakilan daerah untuk memastikan sinergi perencanaan pembangunan.