Jatmiko menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme perdagangan karbon mulai diterima publik karena dinilai lebih transparan dan mudah diakses.
“Setiap unit karbon yang dibeli memiliki underlying project yang jelas. Masyarakat bisa mengetahui langsung sumber pengurangan emisinya sehingga kepercayaan terhadap mekanisme ini ikut tumbuh,” katanya.
Secara teknis, volume serapan emisi sebesar 5.202 tonCO2e disebut setara dengan penanaman dan pemeliharaan sekitar 86.000 bibit pohon selama 10 tahun. Nilai itu juga ekuivalen dengan pengurangan emisi dari sekitar 1.130 mobil penumpang dalam satu tahun.
Sejumlah partisipan mengaku mulai melihat offset karbon sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan.
M. Ansori Nasution, salah satu pembeli kredit karbon ritel, mengatakan akses pembelian yang terhubung langsung dengan proyek energi terbarukan membuat masyarakat lebih yakin terhadap dampak nyata yang dihasilkan.
“Sebagai individu, ada kesadaran untuk ikut menyeimbangkan jejak karbon. Yang penting, proyeknya jelas dan memang menghasilkan pengurangan emisi,” sebut Ansori.
Pandangan serupa disampaikan Devanda Faiqh Albyn. Menurut dia, generasi muda mulai memandang keterlibatan dalam perdagangan karbon sebagai bentuk investasi lingkungan jangka panjang.
“Isu perubahan iklim sekarang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada instrumen yang memungkinkan publik ikut mendukung proyek energi bersih secara langsung, tentu itu menjadi hal positif,” katanya.
Pemerintah menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2050. Dalam konteks tersebut, keterlibatan sektor perkebunan dan energi terbarukan diproyeksikan menjadi salah satu penopang penting transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan