Optimalkan Tata Kelola Daerah, Bupati Muaro Jambi Hadiri Rapat Penyelesaian Batas Daerah di Kemendagri

TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., M.T., dan Kabag Pemerintahan M. Iqbal, S.STP., M.E., menghadiri Rapat Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Wilayah I.

Rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini bertempat di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut pembinaan dan pengawasan penegasan batas daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Agenda rapat kali ini membahas penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kehadiran Bupati Muaro Jambi menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelesaian persoalan batas wilayah secara musyawarah, tertib administrasi, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, serta jajaran perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah setempat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menyampaikan bahwa penyelesaian batas daerah sangat penting guna menciptakan kepastian administrasi pemerintahan, mendukung percepatan pembangunan, serta menjaga harmonisasi antarwilayah di Provinsi Jambi.

“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen mendukung penyelesaian batas daerah secara baik dan sesuai ketentuan, demi kepentingan masyarakat serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih optimal,” ujarnya.

Rapat yang difasilitasi Kemendagri tersebut juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk mencari solusi terbaik bagi kedua daerah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan kesepakatan bersama dapat segera tercapai, sehingga proses penegasan batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari dapat diselesaikan secara definitif dan sah tertuang dalam Permendagri. (*)