TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Politik Mahasiswa, Moh Sehabudin, di bawah kepemimpinan Sujahri Somar dan Amir Mahfut, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembangunan dapur SPPG di lingkungan kampus.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyimpangan arah pendidikan tinggi dan ancaman terhadap independensi perguruan tinggi.
“Badan Gizi Nasional sudah terlalu jauh mencampuri ruang akademik kampus. Perguruan tinggi bukan lahan proyek negara, bukan ruang eksperimen politik anggaran, dan bukan tempat pencitraan program populis pemerintah. Kampus memiliki mandat konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 untuk mencetak intelektual, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membangun peradaban bangsa, bukan menjadi operator dapur program pemerintah,” tegas Sehabudin.
Menurutnya, dalih riset dan pengembangan akademik yang digunakan untuk membenarkan pembangunan dapur SPPG di kampus hanya menjadi bungkus formal untuk melegitimasi proyek operasional negara di lingkungan perguruan tinggi.
“Kalau memang orientasinya riset, tunjukkan secara terbuka grand design akademiknya. Mana roadmap penelitian nasionalnya? Mana target inovasi pangannya? Mana skema penguatan laboratorium, publikasi ilmiah, dan pengembangan SDM penelitinya? Jangan jadikan istilah riset sebagai tameng akademik untuk menyusupkan proyek politik ke dalam kampus,” ujarnya.
Sehabudin menegaskan bahwa mahasiswa bukan kelompok sasaran utama penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Karena itu, pembangunan dapur SPPG di kampus dianggap tidak memiliki urgensi substantif bagi dunia pendidikan tinggi.
“Mahasiswa hari ini tidak sedang kekurangan dapur. Yang mereka alami adalah krisis biaya pendidikan, UKT mahal, minim beasiswa, laboratorium rusak, fasilitas riset terbatas, serta masa depan akademik yang makin tidak pasti. Jadi jangan alihkan problem pendidikan tinggi dengan proyek dapur,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan prioritas anggaran negara. Dalam APBN 2026, program MBG memperoleh alokasi sekitar Rp223 triliun, sementara anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hanya sekitar Rp61 triliun.
“Ini ironi besar. Negara terlihat lebih serius mengurus proyek makan dibanding menyelamatkan kualitas pendidikan tinggi. Hampir 30 persen anggaran pendidikan nasional terserap ke MBG, sementara kampus dibiarkan menghadapi krisis fasilitas, riset mandek, dan kesejahteraan dosen yang memprihatinkan,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan