DPP GMNI Tolak Dapur SPPG di Kampus: Perguruan Tinggi Bukan Lahan Proyek Negara

Menurut Sehabudin, hal yang paling memprihatinkan bukan hanya masuknya proyek dapur SPPG ke kampus, melainkan keterlibatan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dinilai justru ikut mendorong kebijakan tersebut.

“Yang paling memprihatinkan bukan hanya masuknya proyek dapur SPPG ke kampus, tetapi ketika Kemendiktisaintek yang seharusnya menjaga marwah pendidikan tinggi malah ikut mendorong pembangunan dapur di lingkungan perguruan tinggi. Ini menunjukkan arah kebijakan pendidikan tinggi hari ini semakin kabur dan kehilangan fokus utama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kampus tidak dibiasakan tunduk pada logika proyek negara.

“Jangan biasakan kampus tunduk pada logika proyek negara. Hari ini dapur SPPG, besok bisa saja kepentingan politik lain masuk atas nama program strategis nasional. Ini berbahaya bagi masa depan independensi perguruan tinggi,” katanya.

Selain itu, DPP GMNI menilai pembangunan dapur SPPG rawan melahirkan praktik korupsi dan konflik kepentingan, mulai dari permainan vendor, mark up anggaran, jual beli proyek, hingga politisasi kampus.

“Jangan sampai kampus dijadikan pasar proyek baru yang membuka ruang bancakan anggaran atas nama program kerakyatan. Pendidikan tinggi tidak boleh dijadikan objek transaksi politik dan ekonomi kelompok tertentu,” tegas Sehabudin.

Karena itu, DPP GMNI mendesak Presiden untuk mengevaluasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kepala Badan Gizi Nasional, sekaligus menghentikan rencana pembangunan dapur SPPG di kampus. DPP GMNI meminta pemerintah mengalihkan fokus kebijakan pada penyelamatan pendidikan tinggi nasional melalui peningkatan anggaran riset, pembangunan laboratorium, stabilisasi UKT, perluasan beasiswa, peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, serta penanganan serius terhadap berbagai persoalan di lingkungan perguruan tinggi.

“Kalau pemerintah benar-benar ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka perkuat kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi nasional. Bukan malah mengubah perguruan tinggi menjadi lokasi proyek dapur yang dibungkus dengan jargon riset dan pengabdian,” tutup Sehabudin. (*)