TANYAFAKTA.CO, JAMBI — Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan rangkaian refleksi Reformasi Indonesia 1998, Aliansi Cipayung Provinsi Jambi yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar kegiatan refleksi kebangsaan pada Kamis malam, 21 Mei 2026, di Monumen Lapangan Garuda.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana reflektif melalui mimbar bebas, dialog kebangsaan, aksi lilin, serta penyampaian pernyataan sikap terhadap berbagai persoalan daerah dan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Aliansi Cipayung Jambi menyampaikan sikap kritis terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Jambi.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah dugaan skandal korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang saat ini tengah bergulir di persidangan.
Aliansi menilai kasus tersebut telah mencederai semangat pembangunan pendidikan karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan justru diduga menjadi ruang praktik korupsi dan permainan proyek.
Dalam berbagai pemberitaan dan fakta persidangan, nama Gubernur Jambi disebut dalam dugaan aliran fee proyek dan permintaan sejumlah dana.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Cipayung Provinsi Jambi mendesak Al Haris untuk segera menyampaikan klarifikasi secara langsung dan terbuka kepada publik guna menjawab keresahan masyarakat serta menghindari berkembangnya spekulasi di ruang publik.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjawab setiap persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat luas.
Menurutnya, klarifikasi terbuka penting dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah tidak semakin merosot akibat berkembangnya dugaan dan opini liar di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ruang publik dipenuhi spekulasi yang terus berkembang tanpa adanya penjelasan resmi. Karena itu, kami meminta Gubernur Jambi untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait isu yang berkembang dalam persidangan kasus DAK SMK tersebut. Ini penting demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi daerah,” ujar Ludwig Syarif Sitohang.
Ia juga menambahkan bahwa gerakan mahasiswa akan tetap berdiri pada prinsip kontrol sosial dan pengawalan terhadap proses penegakan hukum yang adil, transparan, serta tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Selain persoalan dugaan korupsi pendidikan, Aliansi Cipayung Jambi turut menyoroti kondisi tenaga pendidik keagamaan di Provinsi Jambi yang dinilai masih belum memadai, khususnya bagi kelompok minoritas.
Aliansi menilai perhatian terhadap tenaga pendidik keagamaan dari umat Nasrani di sejumlah sekolah dan kampus masih sangat minim, baik dari sisi pemerataan tenaga pengajar, fasilitas penunjang, maupun dukungan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Menurut Aliansi, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan keagamaan secara setara tanpa diskriminasi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik keagamaan lintas agama sebagai bagian dari upaya menjaga toleransi dan keberagaman di Provinsi Jambi.
Aliansi juga menyoroti persoalan pelayanan publik di sejumlah rumah sakit umum di wilayah Provinsi Jambi yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Keluhan mengenai administrasi pelayanan yang berbelit, lambannya penanganan pasien, hingga buruknya respons terhadap masyarakat kecil disebut masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan publik.
Dalam sektor kesehatan, Aliansi meminta Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah, termasuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat, manusiawi, dan tidak mempersulit masyarakat melalui prosedur administrasi yang tidak efektif.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional dan refleksi reformasi, Aliansi Cipayung Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu demokrasi, keadilan sosial, transparansi pemerintahan, pendidikan, serta pelayanan publik di Provinsi Jambi sebagai bagian dari tanggung jawab moral gerakan mahasiswa terhadap rakyat dan masa depan daerah. (*)
Tinggalkan Balasan