TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen sejarah maupun sekadar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.
“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, pertumbuhan tersebut harus terus diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan strategis bagi dunia. Presiden Prabowo menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas penting.
“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting, dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di saat banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ungkap Presiden Prabowo.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui bahwa selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia masih dinikmati di luar negeri, sementara rakyat belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan bangsanya sendiri.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” tegasnya.
Menurut Presiden, ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Salah satu wujudnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut mencakup pemenuhan gizi masyarakat hingga perlindungan terhadap para pekerja.
“Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu serta diberdayakan,” tegasnya.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambung Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila juga mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Menurutnya, prinsip tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ucap Presiden.
Sejalan dengan prinsip tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Presiden juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuturnya.
“Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” sambungnya.
Presiden menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden.
Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian nasional yang berpijak pada nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurutnya, kemajuan Indonesia hanya akan bermakna apabila dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
“Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila,” katanya.
Presiden menjelaskan bahwa transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan ekonomi desa, hingga pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” tuturnya.
Meski demikian, Presiden mengakui bahwa perubahan besar tidak akan berjalan mudah dan akan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, Presiden menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan yang benar demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
“Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta Tanah Air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani mengambil keputusan yang benar. Walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa kemandirian ekonomi merupakan syarat penting bagi terwujudnya kemerdekaan yang sesungguhnya. Indonesia, menurutnya, harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada bangsa lain.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau menjadi bangsa yang tergantung pada bangsa lain. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah inti sari daripada negara yang berdaulat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa Pancasila telah menjadi fondasi yang mempersatukan Indonesia di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Karena itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” pungkas Presiden.
Melalui momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. Menurut Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan jalan untuk memastikan kekayaan bangsa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan