Ludwig menegaskan bahwa GMNI Jambi memberikan waktu kepada DPRD Provinsi Jambi untuk membuktikan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat.

“Hari ini tuntutan telah kami serahkan. Kami memberikan waktu satu minggu untuk melihat langkah awal yang dilakukan DPRD Provinsi Jambi dan paling lama dua minggu untuk menunjukkan tindak lanjut yang konkret. Batas waktu ini kami berikan agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di meja birokrasi.”

Menurutnya, yang sedang diuji saat ini bukan hanya respons DPRD terhadap tuntutan GMNI, melainkan komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan oleh rakyat.

“Persoalan utamanya bukan pada GMNI, melainkan pada keberanian DPRD menjalankan mandat konstitusionalnya. Jika DPRD benar-benar berpihak kepada rakyat, maka tuntutan-tuntutan ini seharusnya menjadi agenda bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi.”

Baca juga:  DPC GMNI Jambi Apresiasi Polda Jambi dalam Pelaksanaan Ikrar Kesetiaan 256 Eks Anggota NII Terhadap NKRI

Ludwig juga menegaskan bahwa GMNI Jambi tidak akan menghentikan gerakan pengawalan setelah aksi hari ini.

“Kami akan terus mengawal seluruh proses yang berlangsung. Selama belum ada langkah konkret terhadap tuntutan yang kami sampaikan, maka GMNI Jambi akan tetap hadir sebagai kekuatan kontrol sosial. Aksi hari ini bukan akhir, melainkan awal dari proses pengawasan yang lebih panjang. Kami akan terus turun ke jalan, melakukan konsolidasi, membangun komunikasi dengan masyarakat sipil, dan memastikan bahwa suara rakyat tidak diabaikan oleh para pemegang kekuasaan,”tuturnya.

Ia menambahkan bahwa semangat utama gerakan tersebut adalah mengingatkan seluruh penyelenggara negara bahwa jabatan publik bukanlah alat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu.

Baca juga:  Tak Sanggup Selesaikan Konflik Lahan KT Mandiri Dampingan GMNI, Pemkab Tanjabbar Limpahkan Ke Ke Gubernur Jambi

“Kekuasaan harus tunduk pada kepentingan rakyat. Ketika pengawasan melemah, maka ruang penyalahgunaan kewenangan akan semakin terbuka. Karena itu, GMNI Jambi akan terus berdiri di garis terdepan untuk memastikan pemerintahan di Provinsi Jambi berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” pungkas Ludwig.