TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Iwan Wirata, yang secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menerima aksi demonstrasi kelompok pendukung program tersebut di Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, (19/6/2026) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan Wirata menyampaikan pernyataan bahwa DPRD Provinsi Jambi siap “pasang badan” agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada yang menggebu-gebu dan mendapat respons positif dari massa aksi yang hadir.

Menanggapi hal tersebut, Ludwig Syarif Sitohang menegaskan bahwa Ivan Wirata dalam menyikapi persoalan rakyat harus membiasakan memakai akal sehat.

Baca juga:  Tinjau Dapur MBG, Gubernur Al Haris Minta Jaga Kualitas Bahan Baku dan Kebersihan

Pasalnya, menurut Ludwig yang menjadi persoalan bukanlah dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, melainkan bagaimana seorang pimpinan lembaga legislatif menempatkan dirinya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya.

“Tidak ada satu pun pihak yang menolak rakyat Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Tidak ada mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak anak-anak makan sehat. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang pimpinan DPRD secara terbuka menunjukkan keberpihakan politik terhadap sebuah program pemerintah tanpa menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama,” tegas Ludwig.

Menurut Ludwig, DPRD merupakan lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, serta menjadi saluran berbagai aspirasi masyarakat.

Baca juga:  HAR-Guntur Lakukan Kejahatan Politik dan Ciderai Demokrasi, Bawaslu Kota Jambi diminta Tindak Tegas

Karena itu, ia menilai pernyataan “pasang badan” yang disampaikan oleh Iwan Wirata berpotensi menimbulkan persepsi bahwa DPRD lebih memilih menjadi pembela kebijakan daripada pengawas kebijakan.

“Saya kira yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan DPRD yang pasang badan terhadap program pemerintah, tetapi DPRD yang pasang akal sehat, pasang integritas, dan pasang keberanian untuk mengawasi setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.