Ludwig menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang dapat didukung sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang evaluasi dan kritik yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi.

Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah, termasuk MBG, harus tetap terbuka terhadap pengawasan publik, audit anggaran, evaluasi efektivitas, serta kritik dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi.

“Dalam demokrasi, tidak ada program yang kebal dari kritik. Justru kritik diperlukan agar sebuah kebijakan berjalan lebih baik. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, maka yang sedang dibangun bukan demokrasi, melainkan budaya pembenaran,” kata Ludwig.

Lebih lanjut, Ludwig menilai bahwa pernyataan yang mengaitkan keberlanjutan MBG dengan persoalan sederhana seperti risiko sakit maag akibat tidak sarapan menunjukkan penyederhanaan yang berlebihan terhadap kompleksitas persoalan pembangunan manusia di Indonesia.

Baca juga:  KPU Kabupaten Muaro Jambi Gelar Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, akses kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Indeks Pembangunan Manusia tidak dibangun hanya dari makan pagi. IPM juga ditentukan oleh kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup layak. Karena itu, wakil rakyat seharusnya berbicara lebih luas tentang bagaimana negara menjawab persoalan pengangguran, kemiskinan, dan sulitnya akses ekonomi yang hari ini dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ludwig juga mengingatkan bahwa saat ini berbagai daerah di Indonesia sedang menghadapi gelombang kritik publik terkait kondisi ekonomi nasional, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya keresahan sosial di tengah masyarakat. Dalam situasi tersebut, para wakil rakyat semestinya lebih peka terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat luas.

Baca juga:  Dr. Maulana: Tokoh Kesehatan yang Berperan Besar dalam Peningkatan Layanan Kesehatan di Kota Jambi

“Ketika rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, ketika banyak anak muda kesulitan mencari pekerjaan, ketika mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan negara, yang dibutuhkan adalah kehadiran wakil rakyat yang mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat, bukan justru tampil sebagai pembela program pemerintah yang kontroversial,” pungkas Ludwig. (*)