TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Iwan Wirata, yang secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menerima aksi demonstrasi kelompok pendukung program tersebut di Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, (19/6/2026) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Wirata menyampaikan pernyataan bahwa DPRD Provinsi Jambi siap “pasang badan” agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada yang menggebu-gebu dan mendapat respons positif dari massa aksi yang hadir.
Menanggapi hal tersebut, Ludwig Syarif Sitohang menegaskan bahwa Ivan Wirata dalam menyikapi persoalan rakyat harus membiasakan memakai akal sehat.
Pasalnya, menurut Ludwig yang menjadi persoalan bukanlah dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, melainkan bagaimana seorang pimpinan lembaga legislatif menempatkan dirinya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab konstitusionalnya.
“Tidak ada satu pun pihak yang menolak rakyat Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Tidak ada mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak anak-anak makan sehat. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang pimpinan DPRD secara terbuka menunjukkan keberpihakan politik terhadap sebuah program pemerintah tanpa menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama,” tegas Ludwig.
Menurut Ludwig, DPRD merupakan lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, serta menjadi saluran berbagai aspirasi masyarakat.
Karena itu, ia menilai pernyataan “pasang badan” yang disampaikan oleh Iwan Wirata berpotensi menimbulkan persepsi bahwa DPRD lebih memilih menjadi pembela kebijakan daripada pengawas kebijakan.
“Saya kira yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan DPRD yang pasang badan terhadap program pemerintah, tetapi DPRD yang pasang akal sehat, pasang integritas, dan pasang keberanian untuk mengawasi setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.
Ludwig menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang dapat didukung sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang evaluasi dan kritik yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi.
Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah, termasuk MBG, harus tetap terbuka terhadap pengawasan publik, audit anggaran, evaluasi efektivitas, serta kritik dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
“Dalam demokrasi, tidak ada program yang kebal dari kritik. Justru kritik diperlukan agar sebuah kebijakan berjalan lebih baik. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, maka yang sedang dibangun bukan demokrasi, melainkan budaya pembenaran,” kata Ludwig.
Lebih lanjut, Ludwig menilai bahwa pernyataan yang mengaitkan keberlanjutan MBG dengan persoalan sederhana seperti risiko sakit maag akibat tidak sarapan menunjukkan penyederhanaan yang berlebihan terhadap kompleksitas persoalan pembangunan manusia di Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, akses kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Indeks Pembangunan Manusia tidak dibangun hanya dari makan pagi. IPM juga ditentukan oleh kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup layak. Karena itu, wakil rakyat seharusnya berbicara lebih luas tentang bagaimana negara menjawab persoalan pengangguran, kemiskinan, dan sulitnya akses ekonomi yang hari ini dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Ludwig juga mengingatkan bahwa saat ini berbagai daerah di Indonesia sedang menghadapi gelombang kritik publik terkait kondisi ekonomi nasional, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya keresahan sosial di tengah masyarakat. Dalam situasi tersebut, para wakil rakyat semestinya lebih peka terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat luas.
“Ketika rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, ketika banyak anak muda kesulitan mencari pekerjaan, ketika mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan negara, yang dibutuhkan adalah kehadiran wakil rakyat yang mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat, bukan justru tampil sebagai pembela program pemerintah yang kontroversial,” pungkas Ludwig. (*)
Tinggalkan Balasan