Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu fokus utama dalam rapat tersebut sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran daerah selama satu tahun terakhir.

Sementara itu, empat Ranperda lainnya yang disahkan diharapkan dapat segera diimplementasikan guna menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama DPRD menargetkan percepatan pelayanan publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hingga akhir sidang, seluruh agenda paripurna berjalan lancar dan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Baca juga:  Ketua DPRD Provinsi Jambi Dukung Perjuangan Warga Tolak Zona Merah