TANYAFAKTA.CO, MUARO JAMBI — Struktur Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2026 menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp1,293 triliun dalam APBD Murni 2026, kini diproyeksikan terkoreksi menjadi Rp1,251 triliun.
Artinya, terjadi penurunan target pendapatan sebesar Rp41,82 miliar atau sekitar 3,23 persen.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami peningkatan. Belanja yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.328.295.844.043 naik menjadi Rp1.346.111.450.579, atau bertambah sekitar Rp17,81 miliar.
Sementara itu, pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Audited meningkat signifikan, dari semula Rp35 miliar menjadi Rp94.643.435.704, atau naik sekitar Rp59,64 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Di tengah proyeksi penurunan pendapatan dan peningkatan belanja daerah, legislatif meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi bergerak cepat mencari penguatan fiskal.
Pemkab didorong lebih aktif melakukan diplomasi anggaran serta “jemput bola” ke pemerintah pusat, terutama untuk memperkuat alokasi dana transfer ke daerah.
Aidi Hatta: Kondisi Keuangan Harus Disikapi Adaptif
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, mengatakan ketimpangan antara porsi pendapatan dan belanja merupakan realitas keuangan daerah yang harus disikapi secara bijak dan adaptif oleh eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, tahapan penyampaian dokumen KUPA-PPAS dari Bupati Muaro Jambi telah dilakukan. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi tanggung jawab DPRD untuk dibahas dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat.
“Kondisi sekarang kita harus banyak memahami kondisi daerah maupun kebijakan pusat. Tahapan berikutnya untuk KUPA-PPAS sudah disampaikan Bupati, tinggal tugas DPR membahas itu dan disesuaikan dengan kondisi sekarang,” ujar Aidi Hatta.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Aidi menegaskan, infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Muaro Jambi.
Ia menilai tingkat kerusakan jalan di wilayah Muaro Jambi cukup tinggi seiring tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas pelajar, hingga lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut.
Karena itu, keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
DPRD Minta Pemkab Tak Hanya Menunggu
Untuk mengatasi keterbatasan Dana Bagi Hasil (DBH), DPRD Muaro Jambi mendorong Bupati bersama OPD terkait meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta.
Aidi meminta Pemkab tidak pasif menunggu kebijakan atau alokasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, diperlukan langkah aktif untuk memperjuangkan kepentingan fiskal dan pembangunan Muaro Jambi.
“Harapan kita dari DPRD, Pemkab melalui Bupati dan OPD terkait harus serius jemput bola ke pusat. Jangan hanya menunggu,” tegasnya. (*)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan