Oleh: Syarasaddin dan Muhammad Ridwansyah
TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Pidato Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026, seharusnya tidak hanya dibaca sebagai informasi tentang besarnya anggaran negara. Bagi daerah, RAPBN tersebut menyampaikan pesan yang lebih penting: ke mana arah pembangunan ekonomi Indonesia bergerak.
Agendanya perlu dicermati, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat dan pengurangan kemiskinan menjadi agenda utama. Pemerintah merancang belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 6 persen.
Bagi Jambi, momentum ini datang ketika KUA–PPAS 2027 sedang dibahas dan ruang fiskal daerah semakin terbatas. Proyeksi pendapatan daerah bahkan berpotensi turun sekitar 0,58 persen. Karena itu, pertanyaan pembangunan tidak boleh lagi hanya “bagaimana membagi APBD?”, tetapi harus berubah menjadi: “Bagaimana setiap rupiah APBD mampu menggerakkan APBN dan investasi yang nilainya berkali-kali lipat?”
APBD Menjadi Pengungkit
Dengan APBD Jambi sekitar Rp3,7 triliun pada 2026, jelas tidak mungkin seluruh kebutuhan pembangunan dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah. APBD harus menjadi pengungkit, bukan satu-satunya sumber pembiayaan.
Artinya, APBD digunakan secara cerdas untuk membuka jalan bagi APBN, investasi swasta, BUMN, KPBU dan sumber pembiayaan lainnya.
Salah satu contoh yang menarik adalah rencana investasi industri Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dari Tiongkok. Dalam paparan awal calon investor, proyek ini direncanakan berkapasitas sekitar 30.000 ton per bulan dengan nilai investasi sekitar RMB4,8 miliar atau sekitar Rp12,7 triliun. Kebutuhan lahan tahap pertama sekitar 150 hektare, dengan rencana pembangunan mulai Juni 2027.
Angka tersebut tentu masih berupa rencana yang harus melalui verifikasi, studi kelayakan, perizinan, kesepakatan komersial dan due diligence. Namun skalanya memberikan satu pelajaran penting: satu proyek investasi berpotensi bernilai lebih dari tiga kali APBD Jambi dalam satu tahun.
Di sinilah makna “APBD tidak boleh bekerja sendiri” menjadi konkret.
HVO merupakan bahan bakar nabati generasi lanjut yang diproduksi melalui proses hidrogenasi minyak nabati atau lemak hewani. Produk akhirnya berupa diesel terbarukan yang secara kimia sangat mirip dengan solar fosil.
Bagi Jambi sebagai salah satu daerah penghasil sawit, peluangnya bukan sekadar menjual bahan baku. Tantangannya adalah bagaimana sawit dapat diolah menjadi produk energi bernilai tambah di dalam daerah.
Logikanya: Sawit dari Jambi; Diolah di Jambi; Tenaga kerja bekerja di Jambi; Logistik berkembang di Jambi; Industri pendukung tumbuh di Jambi; Nilai tambah sebanyak mungkin tinggal di Jambi; Inilah esensi hilirisasi.
Peran pemerintah adalah memastikan ekosistem investasi siap: tata ruang, jalan akses, konektivitas, listrik, air industri, pelabuhan, logistik, perizinan, tenaga kerja dan kawasan industri.
Jika, misalnya, belanja pemerintah Rp100 miliar mampu membuka jalan bagi investasi Rp5 triliun, maka keberhasilan APBD tidak semata diukur dari berapa uang yang dibelanjakan, tetapi berapa besar aktivitas ekonomi yang berhasil digerakkan. Itulah APBD yang memiliki daya ungkit.
Jambi tentu menyambut investasi. Tetapi pemerintah daerah tidak boleh kehilangan posisi strategis. Pertanyaan pemerintah bukan hanya “berapa nilai investasinya?”, tetapi juga:
Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa perusahaan lokal yang masuk rantai pasok? Berapa besar transfer teknologi? Seberapa besar bahan baku lokal digunakan? Apa kontribusinya terhadap ekspor? Industri turunan apa yang tumbuh? Dan bagaimana standar lingkungan serta keberlanjutan dijaga?
Kita tidak bisa lagi berkata, “Kami punya lahan, silakan berinvestasi.” Jambi harus datang ke meja negosiasi dengan strategi. Investor membutuhkan Jambi, tetapi Jambi juga harus memperoleh manfaat maksimal dari investor.
RAPBN, APBD dan Investasi Harus Disinkronisasi
RAPBN memberikan arah nasional. KUA–PPAS menentukan bagaimana kemampuan fiskal daerah digunakan. Investasi menghadirkan modal yang jauh lebih besar daripada kemampuan APBD.
Ketiganya harus disingkronisasi:
APBD menyiapkan ekosistem.
APBN memperkuat infrastruktur strategis.
Investasi membangun industri.
Hilirisasi menciptakan nilai tambah.
Dengan pendekatan ini, keterbatasan fiskal justru menjadi momentum untuk mengubah paradigma pembangunan: dari government spending driven development menuju investment and value-added driven development.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan