TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi, S.H., M.H., menghadiri rapat koordinasi sekaligus memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, Selasa (25/8/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi sekitar pukul 11.15 WIB. Selanjutnya, Menteri Kehutanan bersama Kajati Jambi dan jajaran Forkopimda menuju Daops Manggala Agni Jambi di kawasan Jalan Lingkar Barat I, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, untuk memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla.
Dalam rapat tersebut, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa potensi karhutla di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan, titik panas atau hotspot masih terdeteksi di sejumlah wilayah kabupaten.
Hotspot terbanyak terpantau di Kabupaten Sarolangun sebanyak 159 titik, disusul Kabupaten Batanghari sebanyak 78 titik, Kabupaten Tebo 50 titik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 48 titik, serta Kabupaten Muaro Jambi sebanyak tujuh titik.
Sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak semakin meluas, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi penanganan secara terpadu, di antaranya melalui operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, serta penguatan personel dan pasukan pemadam di lapangan.
Operasi modifikasi cuaca dijadwalkan berlangsung pada 27 dan 30 Agustus 2026. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada wilayah yang sedang terjadi karhutla, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan air dan kelembapan lahan di wilayah Provinsi Jambi.
“Ketika ada potensi awal hujan, kita lakukan OMC bukan hanya di kawasan yang ada karhutla, tetapi di seluruh Jambi untuk menjaga air tanah,” ujar Raja Juli Antoni.
Selain OMC, pemerintah juga menambah satu unit helikopter untuk mendukung operasi water bombing. Helikopter tersebut akan diprioritaskan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani oleh pasukan darat.
Sementara itu, penanganan di darat akan diperkuat melalui sinergi seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Manggala Agni, TNI/Polri, hingga masyarakat.
Penegakan Hukum Jadi Bagian Penting Pengendalian Karhutla
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa upaya pengendalian karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Dari delapan berkas perkara yang telah ditangani, sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan