Ivan mengatakan kondisi Karhutla 2026 semakin memperkuat pentingnya mengkaji gagasan akademisi mengenai Masyarakat Peduli Air atau MPA-Air sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api.
Konsepnya sederhana: masyarakat tidak hanya bergerak ketika api muncul, tetapi ikut mengawasi muka air, kanal, embung dan kondisi gambut sehingga intervensi dapat dilakukan ketika lahan mulai mengering.
“MPA tetap kita perlukan untuk respons api. Tetapi saya melihat gagasan MPA-Air layak diuji. Jangan menunggu hotspot. Ketika muka air turun dan gambut mulai kering, kita sudah bergerak,” tambahnya.
Menurut Ivan, pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dengan 81 Pos Karhutla sehingga pos tidak hanya menjadi pusat pemadaman, tetapi berkembang menjadi simpul early warning dan pencegahan.
Dari 81 Pos Menuju Satu Command Center
Ivan mendorong integrasi seluruh informasi Karhutla ke dalam satu dashboard.
Data yang dibutuhkan bukan hanya hotspot, tetapi juga muka air gambut, curah hujan, hari tanpa hujan, sumber air, posisi 81 pos, personel, perusahaan, armada udara, ISPU dan perkembangan penegakan hukum.
Alurnya harus sederhana:
Hotspot/indikator risiko terdeteksi → command center → pos terdekat → verifikasi → intervensi → laporan hasil.
“Saya ingin 81 pos bukan sekadar 81 titik di peta. Harus menjadi satu jaringan operasi: satu data, satu peta, satu command center dan satu standar respons,” katanya.
Jangan Setiap El Niño Baru Sibuk Memadamkan
Ivan juga mengingatkan perlunya evaluasi lebih mendasar terhadap pola penanganan bencana hidrometeorologi di Jambi.
Menurutnya, daerah tidak boleh terus berada dalam siklus reaktif: ketika kemarau panjang menghadapi Karhutla dan kekeringan, sementara ketika curah hujan ekstrem menghadapi banjir dan longsor.
“Fenomena iklim tidak bisa kita hentikan. Tetapi dampak bencananya bisa kita kurangi. Jangan setiap kemarau kita baru sibuk mencari air untuk memadamkan api, lalu ketika musim hujan air justru menjadi bencana. Yang perlu kita bangun adalah tata air dan tata kelola lanskap sepanjang tahun,” kata Ivan.
Karena itu DPRD mendorong pemerintah mulai menghubungkan kebijakan Karhutla dengan pengelolaan DAS, embung, sekat kanal, konservasi air, rehabilitasi kawasan, tata ruang serta sistem peringatan dini.
DPRD Kawal Anggaran Berbasis Hasil
Ivan menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan belanja penanggulangan bencana menghasilkan kapasitas lapangan yang nyata.
Indikatornya tidak cukup berapa banyak kegiatan, tetapi harus menyentuh kecepatan respons, luas kebakaran yang berhasil dicegah, kesiapan pos, kondisi muka air gambut dan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kita jangan hanya menghitung berapa hektare yang sudah terbakar. Kita harus mulai menghitung berapa hektare yang berhasil kita selamatkan, berapa kebakaran besar yang berhasil dicegah dan berapa masyarakat yang terlindungi,” katanya.
Ivan merumuskan arah penanganan Karhutla Jambi ke depan dalam empat pesan:
JAGA AIRNYA → CEGAH APINYA → LINDUNGI UDARANYA → SELAMATKAN MASYARAKAT
“Karhutla tidak boleh menjadi ritual tahunan. Api harus kita padamkan hari ini, masyarakat harus kita lindungi sekarang, tetapi akar persoalannya juga harus kita selesaikan agar tahun depan kita tidak kembali menghadapi masalah yang sama,” pungkas Ivan.
Data publik terbaru juga menguatkan bahwa Karhutla Jambi masih memerlukan kewaspadaan tinggi, termasuk kendala gambut, sumber air, serta kebutuhan pembasahan berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan