Ia mengatakan, sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, mulai dari kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.
“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Sudaryono menyebut berbagai pembenahan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.
“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan merupakan bagian penting untuk memastikan program MBG memberikan manfaat secara optimal, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampaknya terhadap masyarakat. (*)




Tinggalkan Balasan