OLEH: FIRDAUS
TANYAFAKTA.CO – Bayangkan sebuah keluarga yang tinggal di rumah besar di tepi laut. Mereka punya kebun kelapa dan pinang yang luas, ada sumur minyak di belakang rumah, bahkan punya dermaga sendiri yang bisa disandari kapal besar.
Tapi setiap bulan, hampir seluruh kebutuhan dapurnya bergantung pada kiriman uang dari saudara di kota. Begitulah kira-kira potret keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari ini.
Mari lihat angkanya. Dalam APBD 2026, pendapatan Tanjabtim ditargetkan Rp878,56 miliar. Dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp107,17 miliar. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan daerah, cuma sekitar Rp12 yang benar-benar dihasilkan sendiri. Sisanya, hampir Rp88, adalah kiriman dari pusat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, separuh lebih belanja daerah, tepatnya 51 persen atau Rp468 miliar, habis untuk belanja pegawai. Kalau dihitung kasar, seluruh PAD setahun bahkan tidak cukup untuk membayar gaji pegawai selama tiga bulan. Dan hingga pertengahan November, PAD yang terkumpul baru sekitar 66 persen dari target.
Angka-angka ini mestinya membuat kita gelisah. Daerah yang hidup dari transfer ibarat rumah tanpa fondasi sendiri: aman selama kiriman lancar, goyah begitu kiriman dipangkas. Tanda-tanda tekanan itu sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat ke 3,91 persen pada triwulan III 2026, salah satu yang terendah di Sumatera.
Pola Lama Sudah Teruji, Hasilnya Kita Tahu
Selama ini pembangunan di Tanjabtim cenderung disusun sebagai daftar belanja. Pertanyaannya selalu “program apa yang bisa didanai tahun ini?”, bukan “investasi apa yang akan menghasilkan uang bagi daerah lima tahun lagi?”.
Akibatnya, aset yang semestinya menjadi mesin pendapatan justru tertidur. Pelabuhan ada, lahan ada, BUMD ada, komoditas melimpah, tetapi semuanya belum dirancang untuk menghasilkan bagi kas daerah.
Karena itu, yang dibutuhkan Tanjabtim bukan tambal sulam, melainkan radical break: patahan tegas dari cara lama. Setiap rupiah belanja modal harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: berapa yang akan kembali ke kas daerah dan ke kantong warga?
Dari Mana Memulai?
Pembangunan berorientasi PAD tidak berarti menaikkan pungutan. Intinya adalah memperbesar kue ekonomi lokal, lalu memastikan daerah ikut menikmati hasilnya. Setidaknya ada lima indikator untuk mengukur apakah patahan itu benar-benar terjadi.
Pertama, aset yang tertidur mulai bekerja. Pelabuhan Samudra Muara Sabak adalah contohnya. Menurut Sekda Provinsi, Pelabuhan Talang Duku hanya mampu menampung sekitar 30 persen kebutuhan pengiriman barang Jambi, sementara Muara Sabak lebih dekat ke laut lepas. Jutaan ton batu bara sudah dialihmuatkan di perairannya, tetapi di tengah laut, sehingga nyaris tak meninggalkan apa-apa bagi daerah.
Pemda perlu memastikan BUMD ikut menjadi mitra dalam jasa bongkar muat atau pergudangan. Mengoptimalkan yang sudah ada jauh lebih realistis daripada membangun dari nol, seperti pengalaman Ujung Jabung yang mangkrak setelah menyerap Rp222 miliar APBN.




Tinggalkan Balasan