OLEH: ANDRE SYAHPUTRA

TANYAFAKTA.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya tentang hutan yang terbakar, tetapi juga tentang keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Di tengah kondisi tersebut, ada hal lain yang patut menjadi perhatian, yaitu bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomunikasi serta berkoordinasi dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan laporan BNPB pada Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Pemerintah telah mengerahkan personel serta melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Namun, masih adanya wilayah yang membutuhkan penanganan menunjukkan bahwa persoalan karhutla belum selesai dan membutuhkan kerja yang konsisten. Sumber: Media Indonesia, 20 Oktober 2026.

Baca juga:  Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kualitas Riset di Indonesia

Menurut saya, hal yang cukup memprihatinkan dalam situasi bencana adalah ketika komunikasi pemerintah tidak memberikan kejelasan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak hanya ingin mendengar bahwa pemerintah sedang bekerja atau bahwa penanganan terus dilakukan. Mereka ingin mengetahui langkah konkret yang sedang dijalankan, wilayah mana yang menjadi prioritas, bantuan apa yang tersedia, dan bagaimana keselamatan mereka dijamin.

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik. Sementara itu, pemerintah daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, komunikasi antara kedua tingkatan pemerintahan seharusnya berjalan secara terbuka, cepat, dan saling mendukung. Apabila informasi tidak tersampaikan dengan baik atau pernyataan pejabat tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan warga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun.

Baca juga:  Pemkab Merangin Dukung Penguatan Satgas Karhutla dan Tata Kelola Energi di Provinsi Jambi

Kritik terhadap komunikasi pemerintah bukan berarti mengabaikan kerja petugas yang berjuang memadamkan api di lapangan. Justru, kerja keras mereka harus didukung oleh kepemimpinan dan komunikasi yang jelas. Jangan sampai petugas terus bekerja dalam situasi sulit, sementara masyarakat masih kebingungan mengenai informasi bantuan, kondisi udara, pelayanan kesehatan, dan langkah perlindungan yang harus dilakukan.