TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Target produksi nasional sebesar satu juta barel minyak per hari pada 2030 terus diupayakan dengan berbagai inovasi pengembangan sumur migas baru dan optimalisasi sumur migas yang sudah ada. Namun upaya peningkatan produksi ini menjadi terhambat apabila banyak tindak kriminal pencurian minyak di jalur pipa migas dan juga maraknya pengeboran illegal.
Kolaborasi kuat dengan penegak hukum menjadi kunci untuk mengamankan setiap barel bagi ketahanan energi energi. Kolaborasi kuat inilah yang terjalin antara Pertamina Hulu Rokan Zona 1, dengan SKK Migas dan Kepolisian Daerah dari masing-masing wilayah operasi yang terbentang di lima provinsi. Hasilnya, banyak pengagalan illegal tapping dan illegal drilling yang terjadi di sepanjang 2025 ini.
Apresiasi Kinerja Polda Jambi dari PHR Zona 1 diberikan langsung oleh General Manager Hari Widodo kepada Wakapolda Jambi Brigjen Pol Mirza Mustaqim yang mewakili Polda Jambi pada Senin (10/11) lalu. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan Polda Jambi, pengamanan aset dan jalur pipa di wilayah PEP Jambi dan PHE Jambi Merang selama ini berjalan secara efektif. Dedikasi Polda Jambi dalam mendukung keamanan dan kelancaran kegiatan operasi hulu migas terbukti nyata.
Sepanjang tahun 2025 terhitung hingga bulan November, tercatat 12 kasus penggagalan illegal tapping dan illegal drilling yang terdiri dari 11 kasus di jalur pipa PEP Jambi dan satu kasus di jalur pipa PHE Jambi Merang.
Pada tahun 2024, tercatat empat kasus penggagalan di jalur pipa PEP Jambi, yaitu Tempino–Plaju. Tak hanya itu, tahun 2023 juga tercatat terdapat kasus illegal tapping. Peningkatan capaian ini menegaskan efektivitas kerja sama antara aparat penegak hukum, SKK Migas, dan PHR Zona 1 dalam menjaga aset negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko praktik ilegal.
Tinggalkan Balasan