Ijazah Palsu DPRD Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi Terancam Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum?

Oleh : Ade Hary Purnama Silitonga

TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Kasus pemalsuan ijazah yang menjerat anggota KPU Mamuju Tengah (Mateng) menjadi catatan kelam sekaligus preseden hukum penting dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.

Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum menegaskan bahwa penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik bukan pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana murni yang berujung pada proses hukum dan sanksi pidana.

Preseden ini kini menemukan relevansinya kembali dalam kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRD Provinsi Jambi, yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, nomor ijazah SMP yang digunakan ternyata mencatut nomor ijazah milik orang lain, sehingga secara hukum dokumen tersebut tidak sah dan palsu.

Ijazah SMP Palsu, Ijazah Paket C Otomatis Gugur

Dalam sistem pendidikan nasional, ijazah Paket C (setara SMA) hanya sah apabila diterbitkan berdasarkan:

• Ijazah pendidikan sebelumnya yang asli dan valid, serta
• Data peserta didik yang benar dan dapat diverifikasi.

Apabila ijazah SMP terbukti palsu karena mencatut nomor ijazah orang lain, maka secara hukum:

• Syarat dasar pendidikan tidak terpenuhi.
• Proses pendidikan lanjutan cacat hukum sejak awal.
• Ijazah Paket C kehilangan dasar legalitasnya

Dengan demikian, ijazah Paket C yang digunakan anggota DPRD tersebut patut dinilai palsu secara hukum, meskipun dikeluarkan oleh lembaga resmi, karena lahir dari dokumen awal yang tidak sah.

Belajar dari Kasus Anggota KPU Mateng

Dalam kasus anggota KPU Mateng, penyidik menilai bahwa:

• Pemalsuan ijazah memenuhi unsur pemalsuan surat dan penggunaan dokumen palsu
• Jabatan sebagai penyelenggara pemilu tidak memberikan kekebalan hukum
• Lemahnya proses verifikasi administrasi ikut menjadi sorotan publik dan aparat penegak hukum

Kasus tersebut membuktikan bahwa siapa pun yang menggunakan ijazah palsu—baik penyelenggara pemilu maupun pejabat terpilih—tetap dapat dijerat pidana.

Pasal-Pasal yang Berpotensi Menjerat

Sejumlah ketentuan hukum yang relevan dalam perkara ini antara lain: