TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625, Selasa (2/6/2026), terasa berbeda.
Pasalnya, ditengah berjalannya rapat paripurna di dalam Gedung Swarna Bhumi DPRD Kota Jambi, sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah menggelar aksi unjuk rasa di luar gedung.
Didalam gedung turut hadir sejumlah pejabat penting tingkat nasional dan daerah, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.
Sementara itu, di luar gedung rapat, puluhan warga menyampaikan aspirasi terkait persoalan Zona Merah yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Dengan membawa poster, spanduk, galon, kaleng, hingga replika pocong, massa menuntut kejelasan terhadap nasib ribuan bidang tanah yang terblokir akibat klaim aset Pertamina.
Aksi yang merupakan kali keempat tersebut menyoroti sekitar 5.506 bidang tanah bersertifikat yang terdampak status Zona Merah. Warga menilai kondisi tersebut telah menghambat berbagai urusan administrasi pertanahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan warga, Endang Kuswardani, mempertanyakan perkembangan kerja Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi yang sebelumnya dibentuk untuk mengawal penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami belum mendapatkan titik terang sudah sejauh mana aspirasi kami yang beberapa waktu lalu dijanjikan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Endang, masyarakat berharap pansus tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan, tetapi benar-benar menghadirkan solusi yang dapat dirasakan warga terdampak.
Sebelum suara orasi massa aksi menggema dari luar, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly telah menampilkan tayangan video mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan DPRD Kota Jambi dalam mengawal persoalan Zona Merah.
Dalam tayangan tersebut diperlihatkan kunjungan Ketua DPRD Kota Jambi bersama Ketua Pansus Zona Merah Muhili Amin ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Maret 2026 lalu. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi terkait penyelesaian persoalan yang menyangkut ribuan bidang tanah warga.
Tinggalkan Balasan