TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Talang Banjar bukan merupakan tindakan pengusiran, melainkan upaya penataan demi terciptanya kota yang tertib, aman, dan nyaman. Hal ini disampaikan Gubernur saat memimpin langsung kegiatan penertiban bersama Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, dan tim terpadu pada Selasa pagi, (10/6/2025).
Sebelum penertiban dilakukan, kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin oleh Gubernur Al Haris dan Wali Kota Maulana, sebagai simbol sinergi pemerintah provinsi dan kota dalam menata kawasan pasar tradisional.
“Ini bukan pengusiran, tapi penataan. Kalau kita cinta Kota Jambi, maka kita harus mau diatur. Jangan sampai ada genangan air atau jalan yang terhalang karena aktivitas berdagang. Semuanya harus tertib,” tegas Gubernur Al Haris dalam arahannya.
Ia menjelaskan bahwa tujuan penataan PKL adalah untuk meningkatkan kerapian, keselamatan, serta estetika kota. Selain itu, penataan juga diharapkan dapat menunjang kenyamanan lingkungan dan bahkan berpotensi meningkatkan pendapatan pedagang melalui lokasi yang lebih strategis.
“Penataan ini justru akan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat. Lokasi yang tertata bisa membuat transaksi jual beli lebih aman dan tertib,” ujar Al Haris.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung upaya-upaya pemerintah kabupaten/kota untuk menata PKL secara humanis. Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan relokasi yang tidak merugikan pedagang.
“Kami siap memback-up penuh. Penertiban ini harus disertai relokasi yang manusiawi, agar para pedagang tetap bisa berjualan di lokasi yang telah disiapkan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menjelaskan bahwa penertiban PKL di Pasar Talang Banjar merupakan bagian dari proyek pembangunan infrastruktur di sepanjang Jalan Orang Kayo Pingai.
“Kawasan ini akan dibangun saluran drainase tertutup, pedestrian, dan median jalan. Ini adalah bagian dari upaya memperbaiki fasilitas publik agar kota lebih nyaman dan tertata,” ungkap Maulana.
Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan semata soal penertiban, melainkan awal dari pembangunan ruang kota yang lebih baik.
“Penataan ini menciptakan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pihak,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan