TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (26/6/2025).
Menurut BEM SI, penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan telah mencederai semangat demokrasi serta hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Koordinator Daerah BEM SI Jambi, Agus Triawan, mengungkapkan keprihatinannya atas insiden kekerasan yang menimpa sejumlah demonstran dalam aksi tersebut.
“Kami menerima banyak laporan dan melihat langsung bagaimana rekan-rekan mahasiswa dan elemen masyarakat diperlakukan secara tidak proporsional oleh aparat kepolisian,” ujarnya.
Agus juga menambahkan bahwa kekerasan yang terjadi telah menyebabkan korban luka cukup parah.
“Mulai dari pemukulan sehingga ada korban pecah kepala dan lebam di mata sampai tidak bisa melihat dengan jelas, dan ada darah nampak di bola mata sehingga dilarikan ke rumah sakit. Semua ini menunjukkan wajah arogan serta represif aparatur penegak hukum negara Indonesia. Ini tidak mencerminkan TRIBRATA: Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat dengan Ikhlas,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, bukan dibungkam.
“Aparat keamanan seharusnya mengayomi dan melindungi, bukan malah menjadi alat untuk membungkam suara rakyat. Tindakan represif ini jelas melanggar hak asasi manusia dan mencoreng citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan tuntutan keadilan, BEM SI mendesak Kapolda Jambi untuk mengundurkan diri dari jabatannya serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Mereka juga meminta agar oknum aparat yang terbukti melakukan kekerasan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak akan diam melihat penindasan semacam ini. BEM SI bersama seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan terus mengawal dan menuntut keadilan bagi para korban. Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran,” tegas Agus.
Dalam aksi tersebut, massa demonstran menyuarakan sejumlah isu penting yang terjadi di Provinsi Jambi, di antaranya menuntut transparansi anggaran pemerintah provinsi, kejelasan proyek multiyears, penanganan persoalan lingkungan hidup, penyelesaian darurat korupsi, percepatan pembangunan jalan khusus batu bara, dan penyelesaian permasalahan di RSUD Raden Mattaher.
“Bukan diterima dengan baik aspirasi kawan-kawan mahasiswa, malah mendapatkan tindak represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami akan kembali datangi markas Polda Jambi untuk menegakkan keadilan atas tindakan represif ini, yang merupakan kemunduran demokrasi,” pungkas Agus. (*)
Tinggalkan Balasan