Lebih lanjut, Oscar menambahkan bahwa lahirnya organisasi rakyat seperti BPR menjadi kekuatan penting dalam melawan dominasi korporasi yang didukung oleh ketidak keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat.
Ketua BPR, Rahmat Supriadi, menyerukan kepada para kepala daerah baik Wali Kota Jambi, Bupati Muaro Jambi, maupun Gubernur untuk menjalankan mandat konstitusi mereka dengan benar:
“Rakyat adalah majikan konstitusi. Kami tidak menolak investasi, tapi kami menolak investasi yang membawa maut dan menghancurkan lingkungan tempat tinggal kami,” tegasnya.
Penolakan juga datang dari kelompok pemuda. Aldian, perwakilan pemuda dari Aur Kenali dan sekitarnya, menyatakan bahwa pembangunan stockpile batubara seluas 70 hektare itu akan berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat:
“Kami menolak pembangunan stockpile di dekat pemukiman dan sumber air bersih. Ini bukan hanya soal kami, tapi tentang seluruh keluarga kami, dari anak-anak hingga orang tua, yang akan terdampak langsung,” pungkasnya
Tuntutan Barisan Perjuangan Rakyat dan WALHI Jambi:
- Mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mencabut seluruh perizinan pembangunanstockpile PT. SAS di wilayah hunian warga.
- Menuntut Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi untuk melindungi kesehatandan lingkungan hidup masyarakat dari dampak buruk pembangunan stockpile.
- Menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses perizinan yang berdampakpada lingkungan hidup dan kesehatan warga.
- Menolak secara tegas pembangunan stockpile PT. SAS di wilayah permukiman karenamembahayakan kualitas hidup masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan