TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII) dalam rangka pengesahan hasil lelang jabatan untuk posisi Komisaris dan Direktur. Dalam rapat tersebut, dua nama disahkan sebagai pimpinan baru BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi Jambi, yakni Anhar, S.E., M.E., sebagai Komisaris dan Muhammad Ganda Wijaya, S.T., sebagai Direktur.
RUPS dilaksanakan di Ruang Rapat Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Jambi, Rabu (6/8/2025) siang.
Dalam sesi wawancara, Gubernur Al Haris menyampaikan harapan besar terhadap kedua pimpinan baru tersebut untuk membawa perubahan signifikan, khususnya dalam mempercepat realisasi Participating Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas (migas), serta memperkuat kinerja organisasi dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.
“Pada hari ini saya sudah melakukan RUPS PT JII Jambi terkait pengesahan dua hasil lelang. Sudah ada dua orang terpilih: Komisaris, Anhar, S.E., M.E., dan Direktur, Muhammad Ganda Wijaya, S.T. Kita berharap dua orang ini mampu mendorong percepatan pengelolaan PI 10 persen, dimulai dari tahapan-tahapan yang ada. Kita minta prosesnya berjalan cepat,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menegaskan bahwa PT JII sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang progresif dan berani mengambil langkah strategis sangat dibutuhkan guna memperluas lini usaha dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kedua, kita juga berharap mereka mampu menjalankan roda organisasi PT JII dengan sebaik-baiknya, sehingga BUMD ini benar-benar bisa menyumbang PAD yang signifikan untuk Jambi ke depan. Kita ingin mereka juga melebarkan sayap usahanya. Banyak peluang bisnis di luar sana, tinggal bagaimana mereka berani mengambil langkah sepanjang itu untuk kemajuan PT JII dan peningkatan kontribusi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur PT JII, Muhammad Ganda Wijaya, S.T., menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan realisasi PI 10 persen dapat dicairkan pada tahun 2026. Proses menuju pencairan tersebut, menurutnya, telah berada pada jalur yang tepat dan tengah memasuki tahapan lanjutan dalam peta jalan strategis perusahaan.
“Kita optimis bisa menyelesaikan PI 10 persen ini untuk Provinsi Jambi. Targetnya, pada tahun 2026 bisa cair dan segera menjadi sumber pendapatan bagi daerah,” ungkap Ganda.
Ia menjelaskan bahwa saat ini PT JII telah memasuki tahap ke-6 dan ke-7 dari total 10 tahapan strategis dalam proses memperoleh hak PI. Progres ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengawal proses tersebut secara intensif dan terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.
“Saat ini kita sudah memasuki tahap 6 dan 7 dari 10 langkah strategis. Kita segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KKKS, khususnya PetroChina di wilayah kerja Ujung Jabung, dan segera melanjutkan proses ke SKK Migas dan Kementerian ESDM,” jelasnya.
Ganda menambahkan bahwa keberhasilan proses PI sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Untuk itu, PT JII terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), SKK Migas, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kita harapkan semuanya berjalan dengan sempurna. Koordinasi terus kita jaga, baik dengan KKKS maupun dengan instansi pemerintah. Ini penting agar proses berjalan lancar dan tepat waktu,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan penuh dari Menteri ESDM menjadi angin segar bagi PT JII untuk terus melangkah maju.
“Menteri ESDM memberikan support penuh kepada kami, agar PT Jambi Indoguna Internasional ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan baru yang dinamis serta komitmen terhadap akselerasi proses PI 10 persen, PT JII diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jambi melalui sektor migas dan diversifikasi usaha lainnya, serta memperkuat posisi BUMD dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan