“Pemerintah harus menjadi wasit yang adil, hadir mendengar keluhan rakyat, sekaligus menegakkan aturan terhadap perusahaan. Jangan sampai publik menilai negara lebih berpihak pada korporasi ketimbang masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, aksi yang dipimpin Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) bersama WALHI Jambi merupakan cerminan keresahan mendalam warga. Bila tidak segera ditangani, isu PT. SAS berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola lingkungan dan investasi di Jambi.
“Kalau pemerintah lambat, gelombang protes bisa melebar ke daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Ini bisa mengganggu stabilitas daerah, bahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.
Noviardi mendorong Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi segera duduk bersama masyarakat untuk mencari titik temu yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga. Ia menegaskan, pembangunan yang mengorbankan rakyat bukanlah pembangunan, melainkan perampasan ruang hidup. (AAS)
Tinggalkan Balasan