TANYAFAKTA.CO, PADANG – Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih meninggalkan sejumlah catatan kritis, terutama dari kalangan muda yang dulu menjadi basis dukungan besar pada Pilpres 2024.
Lusi, mahasiswi Pascasarjana Ekonomi Universitas Andalas (Unand), menyampaikan bahwa harapan generasi muda terhadap pasangan Prabowo–Gibran masih tinggi, namun sejumlah kebijakan awal dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
“Sebagai anak muda kita tentu mempunyai harapan dan optimisme akan sepak terjang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Sebagai pasangan paling ideal pada saat Pilpres kemarin, banyak Gen Z se-antero Indonesia Raya ikut menumpangkan harapan baik, tapi kita melihat masih banyak yang belum pada tempatnya,” ujar Lusi.
Ia menyoroti beberapa kebijakan awal pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai kontroversial, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, pembahasan RUU KUHAP, serta rencana pelarangan penjualan LPG 3 kilogram.
“Hal ini menurut saya harus dijadikan bahan evaluasi oleh Prabowo–Gibran selaku pemimpin bangsa pada saat awal menjabat. Jangan sampai menambah beban masyarakat yang masih banyak berstatus ekonomi menengah ke bawah. Saya menilai beberapa kebijakan kontroversial di awal tersebut sudah membuat harapan baik rakyat perlahan mulai terpatahkan,” lanjut Lusi.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan belum matangnya arah kebijakan ekonomi pemerintah. “PPN 12% yang bisa menguras isi kantong rakyat, RUU KUHAP yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan Hak Asasi Manusia—berpotensi menjadi alat represi—serta kebijakan pelarangan penjualan LPG 3Kg oleh Menteri yang tidak berkompeten menurut saya,” tandasnya.
Selain itu, Lusi juga menyinggung pengungkapan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang mencapai Rp285 triliun. Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum, namun menilai kasus tersebut perlu diusut lebih mendalam.
“Memang hal ini bisa kita apresiasi juga pengungkapannya, tapi kita harus akui perlu adanya audit dan pencarian fakta lebih mendalam agar korupsi dalam tubuh BUMN unggulan Indonesia di bidang energi terutama minyak dan gas bumi tersebut bisa tuntas dan berakhir steril dari tangan zalim koruptor,” tegasnya.
Lusi juga menyoroti persoalan lonjakan harga beras yang terjadi di tengah surplus produksi padi dan stok penuh di gudang Bulog.
“Terjadi juga lonjakan kenaikan harga beras, di tingkat grosir naik sampai 0,32% dan tingkat eceran sampai 0,26%. Kejadian itu justru di saat gudang Bulog penuh dengan cadangan dan produksi padi mencatat surplus. Kejanggalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan pukulan nyata bagi dapur rakyat, sekaligus ujian bagi negara dalam mengelola pangan pokoknya,” tandas Lusi.
Ia turut menyoroti polemik kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya mencoreng salah satu program unggulan pemerintah.
“Program unggulan Prabowo–Gibran ini harusnya matang secara teknis, sehingga makanan yang disajikan sebagai penunjang gizi anak-anak pelajar tidak menjadi racun yang bisa saja menghilangkan nyawa. BPOM dan stakeholder terkait lainnya juga harus ambil peran nyata dalam peristiwa dan polemik MBG tersebut,” ujar Lusi.
Terkait kondisi ketenagakerjaan, Lusi menyebut janji pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja belum terealisasi, justru diiringi maraknya PHK massal di berbagai sektor.
“Alih-alih mewujudkan 19 juta lapangan kerja sesuai janji Gibran pada saat kampanye dan debat cawapres, malah terjadi PHK massal di berbagai sektor. Anak-anak muda juga susah mendapatkan kerja, kalaupun sudah dapat kerja sangat susah dapat upah yang layak,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Lusi berharap pemerintah segera melakukan pembenahan serius.
“Masih banyak beberapa catatan kritis saya selaku salah satu anak bangsa yang juga sedang melanjutkan studi Pascasarjana ini. Lain kesempatan akan saya ulas lebih tajam dan rinci. Saya selaku anak muda Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden mulai berbenah. Saya optimis di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran Indonesia jauh lebih baik, tapi harus berani bertindak tegas pada semua oknum tidak amanah yang ada di setiap lembaga pemerintahan. Salah satunya segera ganti saja menteri yang tidak kompeten di dalam Kabinet Indonesia Maju Prabowo–Gibran,” tutup Lusi tegas. (*)
Tinggalkan Balasan