Oleh : Dr. Noviardi Ferzi 

TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Penataan ulang Lapangan kantor Gubernur kembali digadang-gadang sebagai langkah simbolik yang memperindah wajah kota dan memperkuat identitas kebangsaan.

Namun, ketika estetika dan simbolisme menjadi titik fokus, publik mulai mempertanyakan sejauh mana proyek ini benar-benar menjawab kebutuhan riil warga. Ruang publik bukan sekadar etalase, tetapi ruang hidup yang harus fungsional, inklusif, dan mampu menampung aktivitas sosial sehari-hari.

Penekanan pada kemegahan Garuda, perisai, dan monumen baru ternyata belum cukup menjawab persoalan kegunaan dan aksesibilitas ruang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa desain megah justru kerap menjadikan ruang publik lebih kaku dan kurang ramah bagi warga yang ingin memanfaatkannya secara bebas—dari anak-anak bermain, komunitas berkegiatan, hingga UMKM mencari ruang hidup.

Baca juga:  Muncul Perampok Baru Tanpa Moralitas Pasca Bakar-bakar Isi Tas

Pemindahan patung Sultan Thaha ke lokasi yang lebih tertutup bagi publik juga menimbulkan tanda tanya. Klaim peningkatan penghormatan tidak serta-merta diterima masyarakat, sebab nilai sejarah justru melekat pada kontinuitas ruang dan keterhubungan simbol dengan memori kolektif kota, bukan pada kemegahan tempat barunya.

Yang paling mengemuka adalah persoalan anggaran. Taman RTH senilai Rp35 miliar yang hingga kini masih tidak jelas bentuk, fungsi, dan kebermanfaatannya menjadi bukti bahwa penataan ruang di Jambi sering kali berjalan tanpa arah prioritas yang kuat. Bila proyek sebesar itu saja gagal memberikan dampak nyata, maka wajar bila publik pesimistis terhadap taman Rp4,5 miliar yang dibangun bersamaan dengan penataan Lapangan Garuda.

Baca juga:  Sekda Sudirman Minta PERBASI Susun Program Realistis dan Terus Berupaya Tingkatkan Prestasi 

Alih-alih meningkatkan kualitas hidup warga, rangkaian proyek ini justru memperlihatkan ketidaktegasan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas anggaran, serta lemahnya orientasi pada kebutuhan publik.

Pada akhirnya, kota membutuhkan lebih dari sekadar monumen baru. Yang dibutuhkan adalah ruang publik yang benar-benar hidup—dibangun berdasarkan dialog, transparansi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Jika prioritas anggaran terus kabur, maka penataan ruang hanya akan melahirkan ikon, bukan manfaat.

Penulis Merupakan Seorang Pengamat Kebijakan Publik