Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK perlu dibaca dengan skeptis, sebab MCP pada dasarnya adalah instrumen berbasis dokumen dan proses administratif, bukan ukuran sejati dari integritas birokrasi.
MCP mengukur kepatuhan pada sistem pencegahan korupsi yang sudah distandardisasi, sehingga daerah dengan kemampuan administrasi yang baik cenderung dapat memperbaiki skor tanpa harus memperbaiki budaya integritasnya.
Literatur akademik menunjukkan hal ini berulang kali; Nurmandi dan Purnomo (2020, JGSG) menegaskan bahwa banyak daerah yang unggul dalam indikator sistem, namun tetap mengalami praktik korupsi yang berulang karena implementasi di lapangan tidak sejalan dengan dokumen. Sitorus (2022, Jurnal Antikorupsi Integritas KPK) bahkan menyebut MCP “efektif dalam menata proses, tetapi terbatas dalam memotret tindakan nyata.”
Di sinilah pentingnya membedakan MCP dengan Survei Penilaian Integritas (SPI). MCP adalah potret sistem, sedangkan SPI adalah potret pengalaman. MCP menilai apakah dokumen tersedia, SOP lengkap, dan sistem dirancang dengan benar; SPI menilai apakah masyarakat, pelaku usaha, dan ASN benar-benar merasakan layanan yang bebas dari pungutan liar, konflik kepentingan, maupun permainan anggaran.
Dengan metafora sederhana, MCP menggambarkan ruang kerja yang tampak rapi, sementara SPI menggambarkan bagaimana orang di dalamnya sebenarnya bekerja dan berperilaku. Penelitian Risnandar dkk. (2021, Journal of Public Sector Governance) menegaskan bahwa korelasi antara skor administratif dan persepsi integritas sering lemah karena birokrasi dapat memperbaiki dokumen tanpa mengubah budaya. Hal yang sama disoroti oleh Kurrohman dan Sari (2023, JRAK) yang menemukan bahwa nilai governance score tidak selalu sejalan dengan kualitas pengawasan maupun efektivitas sistem internal kontrol.
Tinggalkan Balasan