Karena perbedaan fundamental itulah, kenaikan peringkat MCP Jambi tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa tata kelola pemerintahan telah bersih atau risiko korupsi menurun. Dalam banyak kasus nasional, daerah dengan nilai MCP tinggi tetap menghadapi temuan signifikan dari BPK, stagnasi SPI, atau bahkan operasi tangkap tangan. Tanpa kenaikan di SPI, perbaikan dalam tindak lanjut rekomendasi audit, serta perbaikan dalam kepatuhan LHKPN, maka peringkat MCP lebih tepat dibaca sebagai prestasi administratif yang belum tentu mencerminkan perubahan substantif.
Dengan demikian, publik berhak mempertanyakan apakah kenaikan MCP ini adalah keberhasilan nyata atau sekadar formalitas administratif yang dipoles menjelang pengumuman resmi.
Pemerintah dapat dengan mudah membanggakan angka, tetapi integritas hanya dapat dibuktikan oleh praktik sehari-hari, bukan oleh dokumen. Selama sistem, persepsi publik, dan perilaku birokrasi belum bergerak dalam arah yang sama, maka kenaikan peringkat MCP hanyalah pencapaian di atas kertas, bukan kemenangan atas korupsi.
Penulis merupakan seorang pengamat kebijakan publik
Tinggalkan Balasan