Oleh: Elza Oktavia, S. S.H

TANYAFAKTA.CO – Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara warga negara mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Media sosial, platform berbagi konten, serta ruang diskusi daring membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi tanpa harus melalui saluran konvensional.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama yang menjamin berjalannya kontrol publik terhadap kekuasaan negara.

Namun, di tengah kemajuan demokrasi digital tersebut, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yakni kriminalisasi kebebasan berekspresi. Berbagai ekspresi warga di ruang digital, khususnya yang bersifat kritik terhadap kebijakan publik atau pejabat negara, kerap berujung pada proses hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan paradoks: ruang digital yang seharusnya memperluas partisipasi demokratis justru berubah menjadi ruang yang rawan represi hukum.

Di Indonesia, fenomena kriminalisasi kebebasan berekspresi di era digital sering dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal yang bersifat multitafsir, seperti ketentuan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi tertentu, telah digunakan untuk menjerat warga negara, aktivis, jurnalis, dan akademisi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara akademis fenomena kriminalisasi kebebasan berekspresi dalam demokrasi digital Indonesia, dengan meninjau kerangka normatif, praktik penegakan hukum, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dalam konteks internasional, hak ini dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui berbagai media tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan konstitusional ini menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Meskipun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Baik hukum internasional maupun hukum nasional mengakui adanya pembatasan dengan syarat tertentu, seperti untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, menjaga ketertiban umum, serta melindungi keamanan nasional. Persoalan muncul ketika pembatasan tersebut diterapkan secara berlebihan, tidak proporsional, atau digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik.

Baca juga:  Kegagalan Regulatif dan Inkonsistensi Logika Kebijakan dalam Narasi Pelarangan Tenaga Ahli Gubernur

Demokrasi Digital dan Perubahan Pola Ekspresi

Demokrasi digital merujuk pada pemanfaatan teknologi digital dalam proses demokrasi, termasuk dalam penyampaian pendapat, partisipasi politik, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan interaksi langsung antara warga dan pemerintah. Dalam konteks ini, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur.

Perubahan pola ekspresi ini menuntut penyesuaian dalam pendekatan hukum. Ekspresi di ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekspresi di ruang fisik, baik dari segi jangkauan, kecepatan penyebaran, maupun dampaknya. Namun, hukum pidana yang digunakan untuk mengatur ekspresi digital sering kali masih menggunakan paradigma lama yang tidak sepenuhnya sesuai dengan dinamika teknologi.

Ketidaksiapan hukum dalam merespons perubahan ini berkontribusi pada maraknya kriminalisasi kebebasan berekspresi. Alih-alih menggunakan pendekatan non-penal atau mekanisme perdata, negara cenderung menggunakan instrumen pidana yang bersifat represif. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai fondasi utama.

Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi dalam Praktik Penegakan Hukum

Kriminalisasi kebebasan berekspresi dapat dipahami sebagai penggunaan hukum pidana untuk membatasi atau menghukum ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia, praktik ini paling sering terjadi melalui penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE.

Pasal mengenai pencemaran nama baik, misalnya, sering digunakan untuk menjerat ekspresi kritik di media sosial. Rumusan pasal yang tidak jelas mengenai batas antara kritik dan penghinaan membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, ekspresi yang sejatinya merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kekuasaan diperlakukan sebagai tindak pidana.

Baca juga:  Menjaga Nalar Hukum dan Merawat Toleransi di Tengah Pendirian Rumah Ibadah

Selain itu, pasal mengenai ujaran kebencian juga kerap digunakan secara problematis. Tanpa definisi yang tegas dan parameter yang jelas, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpotensi melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, ekspresi pendapat yang bersifat keras atau kontroversial dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, meskipun tidak terdapat unsur kekerasan atau hasutan yang nyata.

Praktik kriminalisasi ini tidak hanya berdampak pada individu yang diproses secara hukum, tetapi juga menimbulkan efek jera (chilling effect) bagi masyarakat luas. Ketakutan akan jeratan pidana membuat warga enggan menyampaikan kritik atau pendapat, sehingga ruang demokrasi menjadi menyempit.

 

Analisis Kritis dari Perspektif Negara Hukum

Dalam perspektif negara hukum, penggunaan hukum pidana harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan ultimum remedium. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir ketika mekanisme hukum lain tidak memadai. Namun, dalam praktik kriminalisasi kebebasan berekspresi, hukum pidana justru menjadi instrumen utama.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari sarana perlindungan hak menjadi alat kontrol kekuasaan. Ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, maka prinsip supremasi hukum tergantikan oleh supremasi kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan esensi demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kriminalisasi kebebasan berekspresi juga mencerminkan kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat. Norma sosial di ruang digital berkembang menuju keterbukaan dan partisipasi, sementara hukum formal masih mempertahankan pendekatan represif. Ketidaksinkronan ini memperbesar konflik antara negara dan warga.

Implikasi terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Kriminalisasi kebebasan berekspresi memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi tanpa kebebasan berekspresi hanya akan menjadi prosedural, tanpa substansi partisipasi publik yang bermakna. Ketika kritik dibungkam, kebijakan publik kehilangan mekanisme koreksi yang penting.

Baca juga:  Di Balik Sunyinya Kampus: Ketika Kebijakan Menjadi Beban dan Fasilitas Terabaikan

Selain itu, praktik kriminalisasi berpotensi melanggar kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga menikmati hak tersebut secara efektif. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan justru menciptakan iklim ketakutan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut.

Upaya Pembaruan dan Rekomendasi

Untuk mencegah kriminalisasi kebebasan berekspresi di era demokrasi digital, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum yang komprehensif. Pertama, diperlukan perumusan ulang norma hukum yang mengatur ekspresi digital agar lebih jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Prinsip kepastian hukum harus menjadi landasan utama.

Kedua, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ekspresi. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar aparat memahami batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang benar-benar melanggar hukum. Ketiga, negara perlu memperkuat mekanisme non-penal, seperti hak jawab, klarifikasi, dan penyelesaian perdata, sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekspresi. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan restoratif.

Kriminalisasi kebebasan berekspresi di era demokrasi digital merupakan tantangan serius bagi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak orang lain. Di sisi lain, negara juga berkewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental warga negara.

Ketidakseimbangan dalam penerapan pembatasan kebebasan berekspresi berpotensi mereduksi kualitas demokrasi dan melemahkan legitimasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat pembungkaman, melainkan sebagai sarana perlindungan kebebasan dan keadilan. Dengan demikian, demokrasi digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Penulis Merupakan Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi