“Demokrasi yang sehat membutuhkan perdebatan yang jujur. Kalau opini dibangun melalui penggiringan dan manipulasi emosi publik, maka yang terjadi adalah pembodohan massal,” tegasnya.
Kritik Keras Terhadap Etika Jurnalistik
Sebagai Ketua organisasi insan pers, Asari Syafeii juga memberikan kritik keras terhadap media yang dinilainya abai terhadap prinsip profesionalisme dan etika jurnalistik. Ia menekankan bahwa media tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan,tidak hanya mengejar sensasi atau trafik, tetapi juga menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.tetapi juga wajib memastikan kualitas dan kredibilitas narasumber.
“Kebebasan pers bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Media harus menjadi penjernih, bukan justru memperkeruh suasana, dan media bukan sekadar saluran, tapi institusi etik. Ketika media memuat opini tanpa memverifikasi kapasitas dan kompetensi narasumber, maka media tersebut telah gagal menjalankan fungsi edukasi publik,” katanya.
Menurut Asari, prinsip cover both sides dan verifikasi tidak hanya berlaku pada isi berita, tetapi juga pada siapa yang dijadikan sumber.
“Memberi panggung kepada opini tanpa basis keilmuan sama saja dengan melegitimasi kebisingan. Ini bertentangan dengan kode etik jurnalistik,” tambahnya.
Dampak Terhadap Kebijakan dan Kepercayaan Publik
Asari Syafeii mengingatkan bahwa opini menyesatkan yang terus direproduksi media dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan proses kebijakan.
“Kebijakan publik bisa lumpuh bukan karena substansinya salah, tetapi karena opini publik dibentuk secara keliru. Ini sangat berbahaya bagi tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah seharusnya dikawal dengan kritik yang argumentatif, bukan dilemahkan oleh opini emosional yang tidak berdasar.
Seruan Intelektual Untuk Publik dan Media
Menutup pernyataannya, Asari Syafeii menyerukan agar publik lebih cerdas dalam menyaring informasi dan media kembali pada marwah profesionalisme.
“Publik harus belajar membedakan antara kritik berbasis ilmu dan opini berbasis kepentingan. Media harus kembali menjadi mercusuar akal sehat, bukan panggung bagi opini kosong,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan