Lebih lanjut, ia menyoroti fakta bahwa APBD Provinsi Jambi sendiri hanya berada di kisaran Rp3–4 triliun, yang menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini justru menjadi sinyal lemahnya kemandirian fiskal daerah.
“Kalau APBN yang masuk jauh lebih besar dari kemampuan APBD, maka tantangannya adalah bagaimana daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri, bukan merayakan dana transfer,” ujarnya.
Menurut Noviardi, ukuran keberhasilan pemerintah daerah seharusnya bergeser dari sekadar besaran anggaran yang turun menjadi kecepatan realisasi, kualitas belanja, serta dampak riil terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun segera diakhiri. “APBN sebesar apa pun tidak berarti jika belanja terlambat, tidak tepat sasaran, dan minim multiplier effect. Di situlah kinerja pemda sesungguhnya diuji,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan